Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Rapat Bareng Dokter Paru, Bahas Polusi Udara di Jabodetabek yang Makin Parah

Kompas.com - 24/08/2023, 16:40 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR menggelar rapat audiensi bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) terkait polusi udara di Jabodetabek yang semakin memburuk.

Pasalnya, masyarakat hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdampak akibat polusi udara yang memburuk ini.

"Hari ini kita audiensi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan juga sekelompok masyarakat dari bicara udara untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan polusi udara yang terjadi di Jabodetabek," ujar Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Soroti Polusi Udara di Jakarta, Megawati Tanya Jokowi: IKN Segar Opo Ora Yo?

"Seperti yang kita ketahui semua, dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat Jakarta juga Tangerang dan sekitarnya mengalami polusi udara yang cukup berat, bahkan Bapak Presiden juga sudah bersuara terkait hal ini," sambung dia.

Charles menjelaskan, permasalahan polusi udara ini tidak hanya melibatkan satu sektor saja, melainkan juga sektor-sektor lain.

Sebab, selain dari transportasi, polusi udara juga diakibatkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batu bara.

"Sehingga untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini juga membutuhkan solusi yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor lainnya," ujar Charles.

Baca juga: Menteri LHK Sebut Gedung-gedung Tinggi Perburuk Polusi Udara di Jakarta

Menurut dia, penyebab pasti dari polusi udara di Jabodetabek ini harus segera dicari.

Sehingga, berbagai kementerian, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah juga akan dilibatkan untuk mengatasi permasalahan utama ini.

Perwakilan dari PDPI, Prof Dr Agus Dwi Susanto mengatakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan polusi udara ini harus dilakukan secara berkelanjutan, jangan hanya saat polusi udara sedang tinggi saja.

Sebab, ketika polusi udara tinggi selesai diatasi, lalu langkah preventifnya disetop, maka suatu saat nanti pasti polusi udara bisa meningkat lagi.

Dia menegaskan polusi udara ini harus dicegah supaya tidak menimbulkan penyakit.

"Polutannya itu diturunkan, dikontrol. Itu yang paling penting. Nah pengontrolan itu di luar ranahnya kesehatan dan kita enggak bisa menjangkau itu," kata Agus.

Saat ini, kata Agus, para dokter paru terus melakukan riset demi menunjukkan bukti-bukti betapa berbahayanya polusi udara bagi kesehatan.

Dia meminta tolong supaya polusi udara ini bisa segera diturunkan.

"Tolong dibantu supaya polutannya diturunkan. Karena itu bukan ranah kami," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com