Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakai Baju Adat Ageman Songkok Singkepan Ageng, Jokowi: Dari Keraton Surakarta

Kompas.com - 17/08/2023, 09:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023).

"Ini ageman songkok singkepan ageng, ini dari Keraton Kasunanan Surokarto Hadiningrat," kata Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan secara detil ketika ditanya alasannya mengenakan pakaian tersebut.

"Ada tim yang memilih, bukan saya," kata dia.

Baca juga: Jokowi Kenakan Baju Raja Pakubuwono Surakarta dalam Upacara 17 Agustus 2023 di Istana

Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023).Dokumentasi/Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023).

Deputi Bidang Pers, Protokol, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menuturkan, pakaian yang dikenakan Jokowi adalah pakaian yang dikenakan para raja dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji.

Ia menjelaskan, Enggar Eggar soho Tedhak Loji adalah sebuah acara di mana raja keluar dari keraton menaiki kereta kuda dan dikawal perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi masyarakat.

Baca juga: Makna Baju Adat Tanimbar Maluku yang Dipakai Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

"Dalam pelaksanaannya, di sepanjang jalan Sang Raja membagikan uang dan makanan sebagai rasa cinta kasih kepada kawulonya atau bisa disebut dengan turuba (turun ke bawah)," kata Bey.

Untuk diketahui, Jokowi memang kerap mengenakan pakaian adat setiap menghadiri upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada tahun 2022 lalu, Jokowi mengenakan pakaian adat dari Buton, Sulawesi Tenggara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com