Jokowi: Saya Sedih, Demokrasi Dipakai untuk Lampiaskan Dengki dan Fitnah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku tak masalah dirinya dicaci maki oleh banyak orang.

Namun, dia kecewa lantaran belakangan ini banyak fitnah dan kebencian diutarakan mengatasnamakan demokrasi.

Ini Jokowi sampaikan ketika berpidato di hadapan wakil presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPRI RI, Ketua DPD RI, para menteri, dan para pejabat negara lainnya dalam Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Jokowi: Ada yang Bilang Saya Bodoh, Planga-plongo, Firaun, Ndak Apa-apa, Saya Terima

“Yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah,” kata Jokowi.

Jokowi bilang, posisi presiden tidak senyaman seperti yang dipikirkan banyak orang.

Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak persoalan rakyat yang harus diselesaikan.

Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, masyarakat bisa menyampaikan apa pun lewat media sosial. Kemarahan, makian, bahkan fitnah terhadap kepala negara bisa dilontarkan lewat internet.

“Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa Firaun, tolol, ya enggak apa-apa, sebagai pribadi saya menerima saja,” ujarnya.

Menurut Jokowi, kedengkian dan fitnah itu menimbulkan polusi terhadap nilai budaya Indonesia. Hal ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa yang besar.

Baca juga: Jokowi Heran Parpol Bilang Tunggu Arahan Pak Lurah soal Capres-Cawapres, Ternyata...

Memang, kata Jokowi, tidak semua orang demikian. Mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut.

Oleh karenanya, Jokowi mengajak masyarakat untuk menjaga moralitas bangsa.

“Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, bersatu kita tetap melangkah maju menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju,” tutur kepala negara.