Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Metro Klaim Penyelidikan Laporan Yasonna terhadap Rocky Gerung Tak Mandek meski 3 Tahun Belum Selesai

Kompas.com - 14/08/2023, 19:58 WIB
Rizky Syahrial,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terhadap Rocky Gerung pada 2020.

Polda Metro Jaya mengeklaim, penyelidikan dugaan penghinaan terhadap marga Laoly Suku Nias itu tidak mandek.

"Jadi betul bahwa tahun 2020 pernah dilaporkan oleh komunitas warga Laoly ke SPKT Polda Metro Jaya dan ini tidak mandek," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (14/8/2023).

Baca juga: 3 Tahun Berlalu, Polda Metro Masih Selidiki Laporan Yasonna soal Dugaan Rocky Gerung Hina Suku Nias

Namun, Ade tidak menjelaskan alasan belum selesainya penyelidikan tersebut meski laporan dilayangkan tiga tahun lalu.

"Upaya penyelidikan atas tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana yang terjadi, saat ini sedang kami lakukan penyelidikan," kata dia.

Ade Safri menuturkan, polisi akan menggandeng para ahli untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Kami terus melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan karena beberapa ahli juga kami harus lakukan klarifikasi, baik itu dari ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli hukum pidana," tutur dia.

Baca juga: Terduga Teroris yang Simpan Banyak Senjata di Bekasi Adalah Karyawan PT KAI

Dikutip dari Tribun Medan, Yasonna Laoly kembali mengungkit dugaan hinaan Rocky Gerung pada 2020 yang seolah menyamakan marga Laoly dengan hewan.

Yassona mengingatkan polisi soal laporannya terdahulu lantaran dugaan hinaan itu menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan marga Laoly.

Menurut politikus PDI-P itu, dugaan hinaan tersebut dilontarkan Rocky Gerung melalui akun Twitter pada 30 Januari 2020.

Merespons laporan itu, Rocky menilai, Yasonna telah menyebarkan berita bohong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com