Selidiki 25 Laporan terhadap Rocky Gerung, Polri Mulai Periksa Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sedang mengusut semua laporan kasus dugaan pemberitaan bohong yang diduga dilakukan akademisi Rocky Gerung.

Jumlah laporan terhadap Rocky Gerung kini kembali bertambah menjadi 25 laporan.

"Sampai saat ini ada 25 laporan polisi yang ada di Bareskrim dan Polda jajaran," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Kamis (10/8/2023).

Djuhandhani menjelaskan bahwa pihak Kepolisian juga sudah mulai melakukan pemeriksaan saksi.

Baca juga: Bareskrim: Jumlah Laporan ke Rocky Gerung Bertambah Jadi 21, Masih Diproses

Namun, ia enggan membeberkan identitas para saksi lantaran masih berproses.

"Semua masih berjalan baik Mabes maupun satuan wilayah. Jadi belum bisa saya jelaskan pastinya," ujar Djuhandhani.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa terlapor Rocky Gerung belum diperiksa. Sebab, penyidik masih melengkapi bukti dan keterangan saksi.

"(Rocky) Belum. Kita lengkapi dulu barang bukti, saksi, dan ahli," kata Djuhandhani.

Ia lantas memerinci sebanyak dua laporan diterima di Bareskrim Polri, empat laporan di Polda Metro Jaya, dan tiga laporan di Polda Sumatera Utara.

Kemudian, 11 laporan di Polda Kalimantan Timur, tiga laporan di Polda Kalimantan Tengah, dan dua laporan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca juga: INFOGRAFIK: Hoaks! Jokowi Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Rocky Gerung

Djuhandhani memastikan bahwa semua laporan itu akan ditangani di Bareskrim Polri.

"Sedang melaksanakan penyelidikan," ujarnya.

Adapun laporan terhadap Rocky ini diketahui imbas dari pernyataannya yang dinilai oleh sebagian pihak memuat unsur kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan menghina terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Djuhandhani sebelumnya mengatakan, pihaknya akan mendalami soal dugaan penyebaran berita bohong yang membuat keonaran.

“Terkait dengan menyebarkan berita bohong kemudian di mana termaksud dalam Pasal 14, 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946,” ujar Djuhandhani.