Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mitigasi Perubahan Iklim, BRGM Gelar FGD Model Penerapan FOLU Net Sink 2030 di Riau

Kompas.com - 08/08/2023, 17:07 WIB
A P Sari

Penulis

"Rencana Aksi Riau Hijau dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga perguruan tinggi, swasta, organisasi nonpemerintah, mitra pembangunan, serta media," tutur Hariyanto saat menghadiri acara FGD Model Penerapan FOLU Net Sink 2030 Berbasis Pengelolaan KHG Terintegrasi di Riau, Senin.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unri Mubarak mengatakan, perguruan tinggi ikut membantu pemerintah mewujudkan komitmen pengurangan emisi karbon.

"UNRI telah mengirimkan sejumlah ahli untuk mendukung riset terkait restorasi gambut. Hal ini menjadi komitmen Unri untuk memulihkan lingkungan hidup di sekitar," tutur Mubarak.

Selain itu, sebutnya, Unri juga telah menganggarkan sejumlah dana untuk mendukung riset terkait restorasi gambut. Ada pula mata kuliah Pengelolaan Lingkungan yang telah dimasukkan sebagai kurikulum universitas.

Baca juga: Mitigasi Kebakaran Lahan Gambut, BRGM Gelar Sekolah Lapang Petani Gambut

"Kami berharap langkah-langkah ini menjadi dukungan konkret sekaligus contoh bagi stakeholder lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BRGM Hartono mengatakan, FGD Model Penerapan FOLU Net Sink 2030 Berbasis Pengelolaan KHG Terintegrasi di Riau mengedepankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas berbagai stakeholder.

"KHG Sungai Siak-Kampar merupakan model pertama pengelolaan gambut yang sistematis dan terpadu dalam mewujudkan restorasi gambut permanen mencapai target FOLU Net Sink 2030," ujarnya.

Menurut Hartono, sinergitas pemerintah pusat, pemprov, pemerintah kabupaten (pemkab), CSO/NGO, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan pengelolaan gambut di daerah.

"Ke depannya, kami berharap model ini dapat menjadi best practice untuk KHG-KHG lainnya," harap Hartono.

Baca juga: BRGM Fokus Lakukan Restorasi Gambut agar Masyarakat Sumsel Sejahtera

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com