Kekeringan di Papua Tengah, Pemerintah Perpanjang Masa Tanggap Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat penanganan kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua, menjadi dua pekan.

"Sekarang ada tanggap masa darurat yang ditetapkan satu minggu, kami sepakat ini akan ditambah, kami sepakat ditambah menjadi dua minggu," kata Ma'ruf Amin di kediaman resminya, Rabu (2/8/2023).

Ma'ruf mengatakam, pemerintah akan terus mengevaluasi masa tanggap darurat yang ditetapkan untuk menangani kekeringan tersebut.

Ia pun menjelaskan bahwa bahwa ada dua hal yang menghambat pengiriman logistik menuju Kabupaten Puncak.

Baca juga: Atasi Kekeringan dan Kelaparan, Kemensos Bakal Bangun Lumbung Pangan di Papua Tengah

Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu penyebab terhambatnya distribusi logistik, yakni ketiadaan moda transportasi sehingga logistik harus dibawa dengan cara dipanggul.

"Distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada transportasi, jadi mungkin harus dipanggul ya oleh masyarakat, jadi itu persoalan," kata Ma'ruf.

Ma'ruf Amin mengungkapkan, cuaca juga menjadi hambatan karena menyebabkan bantuan tak bisa didistribusikan ke daerah-daerah.

"Sebenarnya semua logistik sudah tersedia tapi ada masalah cuaca," ujar mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin meminta agar ada antisipasi untuk mendistribusikan bantuan meski kondisi cuaca tidak baik.

Pemerintah juga akan mencari solusi atas terbatasnya akses menuju daerah-daerah.

Baca juga: Menko PMK: Pengiriman Bantuan ke Distrik Agandugume Papua Terkendala Cuaca Buruk

Untuk diketahui enam orang warga meninggal dunia akibat bencana kekeringan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Dari enam orang tersebut, satu orang di antaranya adalah anak-anak. Mereka meninggal setelah mengalani lemas, diare, panas dalam, dan sakit kepala.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Sosial, ada 7.500 jiwa yang terdampak kekeringan. Imbasnya mereka mengalami kelaparan lantaran gagal panen.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Kemensos Adrianus Alla menyatakan, kekeringan ini merupakan dampak El Nino sejak awal Juni 2023.

"Fenomena hujan es yang terjadi pada awal Juni menyebabkan tanaman warga, yaitu umbi yang merupakan makanan pokok menjadi layu dan busuk. Setelah itu tidak turun hujan sehingga tanaman warga mengalami kekeringan," kata Adrianus dilansir dari AntaraNews.

Baca juga: Mensos Risma Jamin Bantuan 25,15 Ton Cukup untuk Warga Papua Tengah Selama 2 Minggu