Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Soal Pernyataan Rocky Gerung Dianggap Hina Jokowi, Begini Tanggapan Aria Bima

Kompas.com - 01/08/2023, 16:10 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima merespons soal pernyataan Rocky Gerung yang viral belakangan ini.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) V ini mengatakan, sebenarnya kritik Rocky Gerung terhadap penolakan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sah-sah saja disampaikan asalkan berdasarkan argumen.

“(Kalau) kalimatnya ‘Presiden Jokowi keliru atau langkah presiden salah karena kondisi fiskal dan lain-lain,’ maka itu adalah argumen, dan negara harus menghormatinya,” ujar Aria Bima.

“Namun demikian, kalau yang dikatakan Rocky bahwa Presiden Jokowi seorang ‘bajingan yang tolol,’ itu bukan lagi argumen, melainkan sentimen,” kata Aria Bima dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (1/8/2023).

Untuk itu, Aria Bima meminta Rocky harus mampu membuktikan bahwa yang dikatakannya adalah argumen. Sebab, dirinya sangat kesulitan untuk tidak mengatakan bahwa yang dilontarkan Rocky adalah hinaan berdasarkan kebencian dan sentimen.

Baca juga: Soal Rocky Gerung Dilaporkan ke Polda Metro Diduga Hina Presiden Jokowi, Gibran: Biasa Wae Aku

Aria Bima mengatakan bahwa Rocky Gerung dalam kritiknya kepada kebijakan Jokowi, menempatkan presiden bukan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Melainkan menghinanya sebagai seseorang manusia, seorang ayah yang memiliki keluarga, istri, anak, dan cucunya.

“Di semua negara demokratis di dunia, penghinaan semacam itu tidak pernah diperbolehkan,” kata Aria Bima.

Ia menyatakan bahwa dirinya tidak bisa membayangkan jika kalimat hinaan seperti yang disampaikan Rocky dibiarkan dan dianggap kritik atau argumen. Maka generasi muda akan teredukasi dan menganggap biasa hinaan yang destruktif seperti itu.

Padahal, kata dia, bangsa Indonesia sangat perlu pendidikan moral dan etika, serta menghormati orang lain.

Baca juga: Tak Hanya Rocky Gerung, Refly Harun juga Dilaporkan karena Sebarkan Dugaan Penghinaan Presiden Jokowi

Oleh karena itu, Aria Bima menegaskan bahwa apa yang disampaikan Rocky bukanlah argumen untuk kritik, melainkan sebatas hinaan berdasarkan sentimen. Hal ini akan sangat merusak mental dan cara pandang masyarakat umum terkait bagaimana kritik harus disampaikan.

“Jika hinaan dan hate speech, itu daya rusaknya sangat tinggi, Suriah dan Irak hancur karena hate speech, maka di Indonesia Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berusaha untuk mengantisipasi daya rusak tersebut," kata dia.

Kritik berdasarkan fata faktual, ilmiah dan filosofis 

Lebih lanjut, Aria Bima mengatakan, dalam iklim demokrasi yang dijalankan dengan konsisten oleh Indonesia, kritik adalah suatu bentuk koreksi atas argumen yang jelas berdasarkan data faktual, ilmiah, dan filosofis.

“Bahkan, syukur-syukur kalau kritik dan argumen yang ditawarkan dalam rangka menolak atau memprotes kebijakan pemerintah juga ada ide jalan ke luar yg mungkin bisa diambil dalam rangka perbaikan,” kata dia.

Dengan demikian, tambah Aria Bima, kritik yang disampaikan akan mengedukasi masyarakat umum, publik, anak muda dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Baca juga: Aria Bima: Pemilihan Presiden Lewat MPR Bentuk Kemunduran Proses Demokrasi

Aria Bima mengatakan, sebagai kader PDI-P dan sesuai perintah Megawati Soekarno Putri, dirinya konsisten mengawal jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia pun sangat menyambut posifitif setiap argumen yang mengkritik setiap kebijakan yang diambil oleh presiden.

“Hal itu karena kami sebagai partai yang demokratis menyadari argumen penolakan itu selalu ada dasarnya, selalu ada faktanya, dan menawarkan cara pandang lain. Itu baik untuk perkembangan demokrasi ini,” kata Aria Bima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com