Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upacara 17 Agustus Tahun Ini Digelar di Istana, 16.000 Undangan Disiapkan

Kompas.com - 31/07/2023, 16:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2023 di Istana Merdeka, Jakarta, tidak lagi digelar secara virtual maupun hibrida, setelah Indonesia melewati masa endemi Covid-19.

Pihak Istana Kepresidenan menyediakan 8.000 undangan untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan pada pagi hari maupun upacara penurunan bendera pada sore harinya.

"Kami full undangan secara fisik, jumlahnya kurang lebih pagi hari 8.000, sore harinya seperti itu," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam konferensi pers, Senin (31/7/2023).

Baca juga: Berniat Undang Putri Ariani Tampil di Istana Saat 17 Agustus, Jokowi: Kalau Tidak Ganggu Persiapannya ke Amerika

Heru mengatakan, tidak semua masyarakat dapat mengikuti upacara dari dalam area istana karena keterbatasan tempat.

Masyarakat yang tidak kebagian undangan dapat mengikuti kemeriahan peringatan kemerdekaan Indonesia di lapangan Monumen Nasional (Monas) yang terletak di seberang Istana.

"Kami menyiapkan tempat dan stage sehingga mereka yang tidak bisa sempat untuk diundang di Istana bisa (menikmati) keramaian itu ikut di Monas," kata penjabat gubernur DKI Jakarta itu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memasang videotron di kawasan Bundaran Hotel Indonesia supaya masyarakat bisa menyaksikan jalannya upacara dari tempat tersebut.

Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana menambahkan, masyarakat yang ingin mengikuti upacara di istana dapat mendaftarkan diri lewat situs pandang.istanapresiden.go.id.

"Dalam waktu dekat aplikasi ini akan segera kita launching," ujar Yusuf.

Ia mengatakan, semua warga negara Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, punya kesempatan yang sama untuk mengikuti upacara di Istana.

Baca juga: Liku-liku Belanda Akui 17 Agustus 1945 Hari Kemerdekaan Indonesia

Namun demikian, ia mengingatkan, ada syarat yang harus dipenuhi, antara lain, fotokopi KTP, mengunggah foto diri, serta telah divaksinasi booster Covid-19.

Selain masyarakat umum, pemerintah juga menyediakan undangan khusus bagi pihak-pihak yang dinilai berjasa bagi Indonesia untuk mengikuti upacara di istana.

"Kami semua ingin memberikan kesempatan bagi atlet berpartisipasi, tokoh masyarakat teladan yang menjadi panutan itu tanpa mendaftar tapi kita berikan sebagai bentuk apresaasi negara kepada mereka semua," kata Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com