Dugaan Suap Kabasarnas, UU Peradilan Militer Dinilai Sudah Tak Relevan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Undang-Undang Peradilan Militer mesti diubah, karena dianggap sudah tidak relevan buat menangani tindak pidana khusus seperti dugaan korupsi yang melibatkan personel TNI.

Dia juga menilai kasus dugaan suap seperti yang menyeret Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya Henri Alfiandi, seharusnya ditetapkan sebagai kejahatan lintas profesi yang bisa diusut oleh penegak hukum di luar polisi militer (Puspom TNI).

"Aturan tersebut sudah tidak relevan karena tidak kontekstual dan diskriminatif. Aturannya harus diubah," kata Fickar saat dihubungi pada Senin (31/7/2023).

Menurut Fickar, persoalan hukum yang menjerat Henri menjadi polemik karena dia ditugaskan di lembaga eksternal atau di luar TNI, tetapi masih menyandang status militer.

Baca juga: Panglima TNI ke Jajarannya: Peristiwa di Basarnas Perlu Dievaluasi agar Tidak Terjadi Lagi

Alhasil, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan suap yang dilakukan Henri dan anak buahnya, Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, terkait sejumlah proyek pengadaan di Basarnas maka tidak bisa langsung ditindak dan mesti diserahkan kepada Puspom TNI.

"Seharusnya korupsi itu dinyatakan sebagai kejahatan lintas profesi, sehingga KPK bisa menangani korupsi yang dilakukan di lembaga apapun termasuk di militer," ujar Fickar.

Fickar mengatakan, dengan masih berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka jika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana maka yang berhak mengusut sampai menyidangkan perkara adalah Puspom TNI dan Pengadilan Militer.

"Memang aturan ini tidak adil. Mestinya hanya berlaku di waktu perang saja dan terbatas pada kejahatan yang bersifat militer, tetapi KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) militernya masih mengatur seperti itu. Memang kelihatan tidak adil," ujar Fickar.

Baca juga: YLBHI Anggap Ada Pembelokan Hukum, Usai Kasus Kabasarnas Dilimpahkan KPK ke Puspom TNI

Sebelumnya diberitakan, kasus itu terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Afri dan sejumlah pihak swasta pada 25 Juli 2023.

KPK juga sempat menyatakan mereka mengundang penyidik Puspom TNI dalam gelar perkara (ekspos) usai OTT.

Dalam ekspos itu disepakati penanganan Henri dan Afri diserahkan kepada Puspom TNI dan terdapat bukti yang cukup atas dugaan suap. Henri dan Afri diduga menerima suap sampai Rp 88,3 miliar dari sejumlah proyek pengadaan di Basarnas.

Akan tetapi, Puspom TNI menyatakan KPK melampaui prosedur karena Henri dan Afri adalah perwira aktif, dan yang bisa menetapkan status hukum keduanya adalah penyidik polisi militer.

Baca juga: DPR Diminta Panggil KPK dan TNI soal Kisruh Penanganan Kasus Suap Kabasarnas

KPK lantas meminta maaf dan mengaku khilaf dengan menyatakan Henri dan Afri sebagai tersangka dan menyerahkan penanganan keduanya kepada Puspom TNI.

Saat ini KPK menetapkan 3 pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil.

Ketiganya saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.