Airlangga Akui Bahas Politik Saat Bertemu Jokowi di Istana, Termasuk soal Bertemu Puan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku membahas dinamika politik ketika bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023) kemarin.

Airlangga mengatakan, salah satu hal yang ia laporkan kepada Jokowi yaitu rencana pertemuannya dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

"Bicara politik, adalah, termasuk saya laporkan ke Beliau saya akan bertemu Ibu Puan hari ini sepenuhnya sepengetahuan Bapak Presiden," kata Airlangga seusai bertemu Puan, Kamis (27/7/2023) sore.

Baca juga: Bertemu Muhaimin dan Airlangga, Puan Klaim Bukan Hanya Cari Bakal Cawapres Ganjar

Namun, Airlangga menekankan bahwa isu politik bukanlah satu-satunya topik pembicaraan ketika bertemu Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menegaskan, ia datang ke Istana untuk mengikuti rapat terkait pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta devisa hasil ekspor (DHE).

Secara khusus, Airlangga menegaskan pentingnya DHE agar nilai kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dinikmati oleh masyarakat Indonesia tidak malah lari ke luar negeri.

"Seperti gas begitu hasilnya diekspor danannya semua di Singapura. Bayangkan kalau ini kita bisa ambil 30 persen saja, satu bulan itu bisa 9 miliar dolar (AS)," kata Airlangga.

Baca juga: Demokrat Bantah Ada Tawaran Golkar untuk Pasangkan Anies dengan Airlangga

Adapun posisi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar tengah digoyang sejumlah tokoh Golkar yang ingin menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Muncul pula desas-desus bahwa ada keterlibatan pihak Istana di balik isu tersebut meski hal ini sudah dibantah langsung oleh Jokowi.

"Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Kepala Negara pun menanggapi perihal nama dua menterinya, yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang disebut didorong untuk menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

"Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil ada (keinginan), Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan, itu urusan Beliau-beliau. Bukan urusan kita. (Itu) Urusan internal Golkar," kata Jokowi.