Menteri Desa PDTT Sebut Desa Bangkitkan Optimisme Pembangunan Berkelanjutan 2030

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pengalaman desa-desa di Indonesia telah membangkitkan optimisme pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan target yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa Indonesia harus mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024.

"Untuk itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menginisiasi pelokalan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan hingga ke level desa,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (25/7/2023).

Pelokalan hingga ke level desa tersebut, lanjut dia, dilakukan dengan tetap berbasis pada kewenangan desa, sesuai kondisi dan potensi lokal desa, serta selaras dengan konteks budaya desa.

"(Pelokalan itu) kami kenalkan dengan sebutan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. (SDGs Desa memiliki) tujuan dan sasaran yang melingkupi aspek kewargaan desa, kewilayahan esa, serta kelembagaan desa," ujar Gus Halim.

Baca juga: Korupsi Dana Desa Rp 300 Juta untuk Foya-foya, Seorang Bendahara Desa di Ketapang Kalbar Ditangkap

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Halim saat membuka Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia di Sheraton Mustika Hotel Yogyakarta, Selasa.

Perlu diketahui, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tahapan pembangunan desa yang dimulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, sekaligus mendesain pencapaian SDGs Desa.

Sejak 2021, Indonesia mendorong seluruh desa memakai SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berbasis SDGs Desa, semua keputusan dalam perencanaan desa diawali dengan pendataan mikro by-name-by-address yang mencakup informasi di tingkat individu, keluarga, rukun tetangga, dan desa.

Baca juga: ASEAN Village Network Perkuat Desa Hadapi Berbagai Masalah, dari Ekonomi hingga Lingkungan

"Sampai saat ini, sudah terkumpul sebanyak 32.087 data desa, 402.563 data rukun tetangga, 31.065.214 data keluarga, dan 104.179.331 data individu," ucap Gus Halim.

Kemendesa PDTT gandeng sejumlah kalangan

Untuk menunjang SDGs Desa, Kemendesa PDTT menggandeng sejumlah kalangan, seperti dengan Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) untuk berkolaborasi dalam perumusan rekomendasi dan pemikiran bagi kemajuan, serta percepatan pembangunan desa.

Kolaborasi lainnya dilakukan desa-desa Anggota ASEAN Village Network (AVN) Indonesia dengan lembaga keuangan yang melakukan pendampingan terhadap desa.

Sebelumnya, Gus Halim menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi tentang fasilitasi layanan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Baca juga: Menaker: Saya Selalu Semangat Kalau Disuruh Datang Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama...

Ia juga menyaksikan perjanjian kerja bersama (PKB) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP), Kemendesa PDTT Sugito dengan Direktur Utama (Dirut) BPD Jawa Tengah (Jateng), dan Dirut BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang fasilitasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan.

Gus Halim merespons positif nota kesepahaman antara Kemendesa PDTT dengan Asbanda.

"Kerja sama ini merupakan tonggak penting sebagai upaya untuk mendorong pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan," kata mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) itu.

Melalui kerja sama tersebut, Gus Halim berharap, pihaknya dapat membuka berbagai peluang baru dan menciptakan sinergi yang akan mengakselerasi pembangunan desa.

Utamanya, pembangunan dalam mempercepat daya ungkit ekonomi desa yang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat desa.

Baca juga: Cargill Dorong Pemberdayaan Masyarakat Desa Cegah Stunting

Komitmen capai agenda global pada 2030

Untuk diketahui, Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara yang berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian agenda global pada 2030. Implementasi TPB di Indonesia telah berlangsung selama hampir delapan tahun.

Indonesia saat ini telah mencapai 69,16 persen dari seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan global dan berhasil naik 15 peringkat dari posisi 97 pada 2021 menjadi posisi 82 pada 2022.

Sementara itu, capaian keseluruhan SDGs Desa hingga 2023 sebanyak 45,47 persen.

Dari keseluruhan capaian tersebut, angka tertinggi pada hasil ini ada pada tujuan ketujuh SDGs, yakni Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan.

Baca juga: Revisi Permen ESDM Dianggap Persulit Pertumbuhan Energi Terbarukan

Berikutnya adalah tujuan ke-16, Desa Damai dan Sejahtera, tujuan pertama, Desa Tanpa Kemiskinan, dan tujuan ke-18, yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Dalam pembukaan SOMRDPE Indonesia 2023, hadir pula Deputy Secretary-General (DSG) ASEAN for Socio-Cultural Community Ekkaphab Phanthavong, Chair of Senior Official Meeting of Rural Development and Poverty Eradication Nguyen Do Ahn Tuan, dan Deputy Ambassador of Australia to ASEAN Caroline Scott.

Kemudian, perwakilan SOMRDPE dan AVN dari negara anggota ASEAN, para Direktur Utama (Dirut) dan Direksi BPD seluruh Indonesia, serta para Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) provinsi dan kabupaten.