Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hendry Roris P Sianturi
Pengajar

Pengajar di Universitas Singaperbangsa Karawang, Lulusan Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

Memitigasi Pudarnya Marwah Media Massa pada Tahun Politik

Kompas.com - 21/07/2023, 15:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DI ERA post-truth, kebenaran subjektif seringkali “dipaksakan” menjadi kebenaran objektif. Hegemoni media sosial turut melanggengkan rezim post-truth.

Alih-alih menjadi pencerah, media arus utama justru ikut menikmati era post-truth. Jurnalisme, yang tadinya diharapkan sebagai ajaran atau paham sekaligus tools menemukan standar kebenaran, tuahnya sudah memudar.

Misalnya saja, fenomena kutip mengutip padangan subjektif akun warganet di media sosial untuk dijadikan berita.

Begitu banyak jurnalis ataupun media massa sering mengutip konten, postingan, atau unggahan warganet di akun pribadinya, menjadi berita. Celakanya, proses tersebut dilakukan tanpa proses verifikasi dan konfirmasi.

Tak jarang praktik bablas, menyebabkan media massa terjebak dalam produksi fake news atau berita palsu.

Padahal, menukil konsep Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, elemen pertama dan utama jurnalisme adalah harus mengacu pada kebenaran. Kebenaran praktis dan fungsional yang bersandar pada fakta.

Produksi fake news berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap media massa.

Data terakhir menunjukkan, berdasarkan hasil survei Reuters Institute dan University Oxford 2023, kepercayaan publik terhadap media massa hanya 40 persen secara global, turun 2 persen dari tahun sebelumnya.

Di Indonesia, tingkat kepercayaan publik relatif stagnan selama 3 tahun terakhir, yaitu di angka 39 persen. Meski demikian, angkanya masih di bawah rata-rata global.

Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap media massa di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan beberapa negara kawasan ASEAN seperti Singapura, yaitu sebesar 45 persen, Thailand sebesar 51 persen, Malaysia sebesar 40 persen.

Adapun lima brand media massa yang paling terpercaya sejauh ini, yaitu Kompas sebesar 69 persen, CNN Indonesia sebesar 68 persen, TVRI sebesar 66 persen, Liputan6 sebesar 64 persen, dan Detik.com sebesar 63 persen.

Meskipun ada beberapa media arus utama yang memiliki tingkat kepercayaan publik di atas 60 persen, tetapi tidak sedikit juga media arus utama yang tidak dipercaya masyarakat. Bahkan tingkat kepercayaannya cuma satu digit alias di bawah 10 persen.

Dewan Pers berkali-kali mengingatkan para jurnalis dan perusahaan media massa agar tidak memproduksi berita bohong dan disiplin melakukan tahapan jurnalistik, seperti verifikasi dan konfirmasi.

Bahkan dalam seruannya pada HUT ke-77 Republik Indonesia tahun lalu, Dewan Pers akan mempertimbangkan peninjauan ulang hak imunitas atau perlindungan, seperti yang ada di UU No 40/1999 tentang Pers, bagi perusahaan media dan jurnalis yang membandel.

Karena itu, Dewan Pers sebagai otoritas pers, mendorong agar media massa bisa menjaga kemerdekaan pers dengan penuh tanggung jawab.

Salah satu caranya dengan menerapkan proses jurnalistik dalam memproduksi berita, yang sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Selain produksi fake news, di Indonesia, faktor penyebab penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap media massa karena akurasi tidak lagi prioritas dalam produksi berita.

Banyak media massa, terkhusus media daring (online) yang lebih mengutamakan kecepatan. Alhasil, seringkali berita tidak akurat, karena tahapan-tahapan penting seperti verifikasi dan konfirmasi dilewati.

Kondisi ini tidak terlepas dari salah satu kebijakan algoritma Search Engine Optimization, yaitu berita yang pertama terpublikasi, akan mendapat tempat di halaman utama SEO.

Lalu ada persoalan profesionalitas jurnalis dan kode etik yang kurang ditaati jurnalis. Misalnya, semakin maraknya penerimaan imbalan untuk jurnalis dari narasumber demi memengaruhi independensi dan profesionalisme para jurnalis.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com