Menpan-RB Gencarkan 4 Kebijakan Strategis untuk Dukung Program Bangga Berwisata di Indonesia

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menggencarkan empat kebijakan strategis sesuai bidang kerjanya dalam mendukung program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Empat kebijakan tersebut, pertama, transformasi kelembagaan tiga Badan Otorita Pariwisata (BOP). Kedua, optimalisasi cuti bersama 2023.

Ketiga, sinergitas pengembangan pariwisata melalui penyederhanaan proses bisnis dan optimalisasi pemanfaatan digital. Keempat, penguatan belanja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan produk dalam negeri (PDN).

Menpan-RB Anas menjelaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah mengupayakan revisi peraturan presiden (perpres) tentang tiga BOP. Hal ini diwujudkan lewat transformasi kelembagaan BOP.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 44/2023, Sekretaris Otorita IKN Dapat Tukin hingga 98 Juta

Selain itu, juga sedang dilakukan evaluasi terhadap status Badan Layanan Umum (BLU) pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Badan Pelaksana Otorita Borobudur.

“Kami sudah menyiapkan elemen strategis penguatan transformasi BOP. Tadi, Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan sudah menggambarkan segera terkait dengan revisi perpres tentang tiga BOP,” ucap Anas dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (21/07/2023).

Adapun revisi perpres yang digambarkan, lanjut dia, berkaitan dengan struktur organisasi, penajaman tugas fungsi, kawasan, dan mekanisme pengangkatan pejabat pengelola.

Baca juga: Bali Akan Wajibkan Turis Asing Bayar Rp 150.000, Bagaimana dengan Destinasi Lain?

Menpan-RB memastikan, pengembangan destinasi akan berjalan optimal lewat penguatan BOP.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pihaknya akan mempercepat transformasi digital di beragam bidang sebagai strategi kedua untuk mendukung BBWI.

Percepatan transformasi digital itu dilakukan melalui penerapan sistem kerja agile lintas otorita dengan memanfaatkan teknologi digital dan menerapkan tata kelola layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terpadu, untuk pelayanan kepada stakeholder terkait.

“Kuncinya, transformasi digital diharapkan bisa berjalan baik. Sistem kerja agile lintas otorita ini menjadi penting dan perlu terus dipercepat,” ucap Anas.

Baca juga: Gerakan Nasional BBI dan BBWI Jadi Kesempatan UMKM Papua Barat Naik Kelas

Sebagai upaya mendukung pengembangan DPSP dan program BBWI, Kemenpan-RB juga mengakomodasi usulan penambahan hari libur dan cuti bersama.

Penambahan cuti bersama tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan pariwisata wisatawan nusantara di dalam negeri.

Langkah lain yang dikebut Kemenpan-RB adalah pemberdayaan UMKM dan PDN. Lewat kebijakan teranyar, PDN telah digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.

Instansi pemerintah, termasuk kabupaten dan kota akan memiliki indeks reformasi birokrasi yang baik jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka banyak dibelanjakan kepada UMKM dan PDN.

Baca juga: Warisan Roemah Indonesia di Beijing, Pusat Promosi Budaya hingga Produk UMKM