Melacak Legitimasi Ekologis pada Politik Pemilu 2024

PEMILIHAN umum untuk memilih politisi parlemen dan pemimpin nasional baru akan berlangsung pada 2024.

Adu gagasan ekonomi-politik, pengaturan strategi meraih dukungan pemilih, dan upaya taktis memenangi pertarungan politik terus dilakukan oleh semua partai politik dan para kandidat wakil rakyat dan pemimpin nasional.

Politik berlangsung dinamis pada semua level. Di tengah suhu politik yang panas dan dinamis, setiap hari pula berbagai persoalan publik terus berlangsung. Aneka persoalan ini dapat menjadi amunisi bagi para kandidat dalam kampanye politik.

Namun, aneka persoalan itu dapat pula diabaikan oleh para kandidat dan rakyat karena seluruh perhatiannya terfokus pada dinamika dan tarung politik.

Secara psikologis, manusia lebih memperhatikan momen pertarungan politik daripada persoalan-persoalan konkret yang terjadi dalam hidup sehari-hari.

Bahkan momen tarung politik menjadi semacam katarsis atas berbagai persoalan konkret yang menderanya. Kondisi psikologis ini mengaburkan perhatian para politisi dan rakyat dari aneka persoalan konkret.

Lingkungan hidup dengan segala masalah yang berlangsung di dalamnya merupakan persoalan konkret saat ini.

Sampah dan polusi udara merupakan dua dari sekian banyak masalah lingkungan hidup yang mendera dan menghambat pertumbuhan kualitas kehidupan, baik kualitas hidup manusia maupun kualitas lingkungan.

Sampah merupakan persoalan laten. Padahal, sampah diproduksi oleh manusia dan ada di sekitar kita. Upaya mengelola sampah telah berlangsung lama dari era pemerintahan yang satu ke era pemerintahan berikutnya.

Namun masalah sampah ini belum terselesaikan secara signifikan. Ini disebabkan penegakan hukum yang lemah, anggaran pengelolaan yang minim dan tidak ada panduan kemitraan pengelolaan sampah (Kompas.id, 7/4).

Perihal polusi udara, IQAir – perusahaan teknologi di Swiss - melaporkan bahwa pada tahun 2022 polusi udara harian di Indonesia yang disebabkan oleh partikel mikro (PM) 2,5 mencapai 30,4 µgram per meter kubik.

Dengan tingkat polusi udara yang demikian, Indonesia berada pada peringkat tertinggi ke-26 dari 131 negara (Kompas, 14/3).

Apabila sepanjang tahun politik ini sampai Pemilu 2024 nanti, rakyat, partai politik dan politisi tidak memasukkan persoalan kerusakan lingkungan hidup dalam agenda pembangunan dan kebijakan publik dalam berbagai bidang, maka kepemimpinan nasional dan politik parlemen nanti mengalami defisit legitimasi ekologis.

Oleh sebab itu, melacak legitimasi ekologis dalam dinamika politik dan kepemimpinan nasional menjelang Pemilu 2024 merupakan hal yang niscaya.

Legitimasi Ekologis

Legitimasi ekologis adalah keberpihakkan terhadap keberlanjutan ekosistem dan kualitas ekologis. Keberpihakkan ini untuk menjamin keberlanjutan hidup baik manusia maupun alam sebagai sistem dan jaringan kehidupan yang utuh (Fritjof Capra, 1996, 2014).

Contoh sampah dan polusi udara di atas menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan politik dan pembangunan tidak menjamin keberlanjutan ekologis dan kualitas ekologis. Konsekuensi lebih lanjut adalah kualitas manusia dan pembangunan terganggu.

Partai politik dan politisi yang berupaya menjadikan dirinya sebagai lembaga politik rakyat, wakil dan pemimpin rakyat tak dapat mengelak dari legitimasi ekologis dalam setiap ideologi dan modus operandi politiknya.

Partai politik dan politisi tidak semata-mata memenangkan pertarungan merebut kekuasaan politik. Tidak pula sekadar mengaku sebagai partai politik dan politisi yang menanam pohon di tempat-tempat tertentu.

Lebih dari itu, legitimasi ekologis adalah komitmen politis terhadap politik kehidupan dan komitmen politis untuk menolak upaya menciptakan politik kematian dalam bidang lingkungan.

Setiap modus operandi politik partai politik dan politisi yang hanya untuk meraih tampuk kekuasaan adalah politik tanpa legitimasi ekologis.

Demikian pula, setiap kemenangan dari modus operandi politik, yang semata-mata untuk mengembalikan modal finansial yang telah digunakan adalah bukan politik kehidupan.

“Politik,” ucap Aristoteles, “adalah urusan hidup bersama dalam negara,” masih relevan untuk dinamika politik Indonesia saat ini dan masa depan.

“Hidup bersama” dalam terminologi filsafat politik Aristoteles tersebut tentu tidak semata-mata hidup manusia, tetapi juga makhluk hidup lain. Ini beralasan karena bagi filosof Yunani klasik ini, manusia adalah animal rational.

Terminologi antropologis yang bercorak animal tersebut mengindikasikan bahwa manusia tergantung juga pada makhluk non-manusia dalam ekosistem. Dengan demikian, legitimasi ekologis merupakan alasan dasar bagi politisi dan partai politik dalam berpolitik.

Kepemimpinan Ekologis

Legitimasi ekologis sebagai komitmen politis partai politik dan politisi terungkap secara nyata dalam agenda dan kebijakan politik ekologi.

Setiap agenda kebijakan politik pembangunan dalam bidang apapun senantiasa berkarakter ekologis. Tujuannya adalah menjamin keberlanjutan lingkungan dan kualitas ekologis bagi setiap makhluk hidup.

Ideal mengenai legitimasi ekologis tersebut tercermin dalam pemimpin nasional. Pemimpin nasional dan politisi parlemen yang terpilih nanti adalah pemimpin dan politisi yang mengemban kepemimpinan ekologis.

Pemimpin dan politisi yang demikian tidak terjebak dalam logika konfliktual antara pertumbuhan ekonomi versus keberlanjutan lingkungan.

Kepemimpinan ekologis terungkap dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang integratif. Pembangunan pertumbuhan ekonomi, distribusi kesejahteraan ekonomi ke semua lapisan masyarakat secara adil terintegrasi dengan dan keberlanjutan lingkungan.

Kepemimpinan yang demikian senada dengan apa yang disebut oleh Jeremy Seabrook (1993) sebagai “memperoleh pertumbuhan yang sama seraya menghormati keseimbangan ekologis. … praktis sekaligus hormat terhadap masyarakat maupun lingkungan.”

Rakyat sebagai makhluk politik memiliki kewajiban etis melacak dan memastikan legitimasi ekologis dalam politik Pemilu 2024.

Rakyat harus memastikan bahwa pada Pemilu 2024 nanti, pemimpin nasional dan politisi parlemen yang terpilih bukanlah sosok-sosok yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi untuk pihak tertentu dan mengabaikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan kata lain, dalam politik Pemilu 2024 rakyat mempertaruhkan kualitas hidup, keadilan ekologis, kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup pasca-pemilu, melalui tindakan memilih secara politik pada pemilihan umum 2024.