Moeldoko Nilai Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Tahun Politik Perlu sampai Tingkat Kecamatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, diperlukan pemetaan wilayah rawan konflik di tahun politik ini.

Sebab, setiap daerah punya tingkat kerawanan konflik yang berbeda-beda. Menurut dia, pemetaan ini bisa dilakukan hingga tingkat kecamatan.

"Pemetaan tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, melainkan harus sampai pada tingkat kecamatan supaya kita tidak salah dalam penanganannya,” ujar Moeldoko dilansir siaran pers KSP, Selasa (18/7/2023).

"Penanganan keamanan dilakukan dengan operasi teritorial tetapi juga perlu memaksimalkan pendekatan kemanusiaan, antara lain lewat pendistribusian jaring pengaman sosial yang melibatkan prajurit," kata dia.

Baca juga: UU Kesehatan Masih Ditolak Organisasi Profesi, Moeldoko: Setiap UU Ada Riak

Mantan Panglima TNI itu menyampaikan, pemerintah sebaiknya tidak hanya menunjukkan seringnya melakukan operasi keamanan.

Dia menyarankan agar ada pendekatan sosial dengan memberikan bantuan yang bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait.

“Jangan yang kita suguhkan kepada publik hanya operasi-operasi, tetapi kita juga suguhkan bahwa di sana ada bantuan yang mengalir,” kata dia.

“Keamanan dan kesejahteraan masyarakat itu harus segaris, sehingga persoalan di lapangan bukan hanya tugas TNI/Polri saja tetapi juga kementerian yang lain,” ucap Moeldoko.

Adapun pada Selasa, KSP menggelar rapat pembahasan wilayah rawan keamanan bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengungkapkan, pihaknya melakukan rapat koordinasi terkait klasifikasi daerah rawan.

Baca juga: Soal Usulan Penundaan Pilkada 2024, Moeldoko Sebut Bawaslu Cuma Curhat

Andi menilai penting untuk memiliki indikator yang sama dalam menentukan klasifikasi daerah rawan.

Sebab, itu akan memudahkan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemahaman yang lebih baik antara TNI, Polri, dan BIN.

“Ini akan membantu institusi terkait dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani ancaman keamanan di suatu daerah,” kata dia.