Ganjar Heran Masih Ada yang Tidak Komitmen dengan Pembangunan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) dari PDI-P, Ganjar Pranowo merasa heran karena masih ada pihak yang tidak komitmen mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"IKN? IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak komit," ujar Ganjar saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, IKN sudah dibentuk menjadi undang-undang dan harus ditaati oleh siapa pun yang saat ini menjadi warga negara Indonesia.

"Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan loh," katanya.

Baca juga: Jokowi Pastikan Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN Berjalan Tepat Waktu

"Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar lagi.

Diketahui, kritik terkait IKN sempat dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN dan menganggap pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024.

“Semangatnya kita enggak ada masalah. Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).

Oleh karena itu, ia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Baca juga: Pertanyakan Sikap Pemerintah soal Pembangunan IKN, AHY: Harus Dieksekusi Sebelum 2024, Apa yang Dikejar?

Menurut AHY, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang). Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” katanya.

“Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” ujar AHY melanjutkan.

Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu. Menurutnya, jangan sampai kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.

“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” kata AHY.

Baca juga: Masa Jabatan Jokowi Segera Berakhir, Kepala Otorita Tegaskan Pembangunan IKN Tetap Lanjut hingga 20 Tahun Mendatang

Selain itu, kritik juga datang dari bakal (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Anies mengaku heran karena sering mendapatkan pertanyaan terkait keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara.

Ia mengatakan, jika IKN merupakan rencana yang baik dari pemerintah, maka proyek tersebut pasti bakal terus berjalan.

“Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah sebetulnya?" kata Anies di hadapan seluruh walikota se-Indonesia dalam acara Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di Makassar, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Hadir di Makassar, Anies Baswedan Bingung Sering Ditanya soal IKN dan Belum Sebutkan Sosok Cawapres