5 Poin Pidato Politik AHY, Banyak Kritik Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pidato politik, Jumat (14/7/2023) malam, di kantor DPP mereka, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyampaikan sejumlah narasi perubahan dan perbaikan yang diklaim bakal diusung partainya dalam Pemilu 2024.

Apa saja yang disampaikan AHY?

Baca juga: AHY Bilang Tak Ada Godaan dari PDI-P untuk Tinggalkan Koalisi Perubahan

1. Perekonomian lesu

AHY menyinggung pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah janji 7-8 persen, yakni hanya 5 persen di luar pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi, menurut dia, mengalami kemunduran serius selama 9 tahun belakangan. Di sisi lain, utang pemerintah terus meroket dan kinerja BUMN jauh dari harapan.

Per Maret 2023, sebut AHY, utang pemerintah mencapai lebih dari Rp 7.800 triliun. Rata-rata bunga utang sebesar Rp 400 triliun setahun. Kata dia, setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2020.

Dengan bunga utang sebesar itu, AHY bilang, Indonesia bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar dan menciptakan 40-80 juta lapangan kerja.

Ia melanjutkan, pemerintah tidak bisa terus-menerus berdalih rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) masih aman karena kurang dari 60 persen, sebab kemampuan fiskal pemerintah untuk membayar utang terbilang rendah.

Baca juga: AHY Klaim Anies Sependapat dengan Demokrat, Ingin Deklarasi Bacawapres dalam Waktu Dekat

"Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang," ujar peraih Summa Cum Laude Webster University, Amerika Serikat (2015).

AHY mengaku bingung, dalam kondisi seperti itu, pemerintah justru jor-joran belanja infrastruktur dan tak sedikit dari proyek tersebut yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

"Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat, pengangguran dan kemiskinan akan berkurang," jelas AHY.

2. Klaim lanjutkan program Jokowi

AHY juga menyinggung tuduhan yang kerap dialamatkan kepada Demokrat dan kolega di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwa mereka tak akan melanjutkan program kerja Joko Widodo seandainya menang Pemilu 2024 dan berkuasa.

Ia mengeklaim, program-program yang dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat bakal tetap dilanjutkan jika Demokrat kembali memegang kendali pemerintahan di masa depan.

"Meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan tetapi tidak berarti kami meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini," kata lulusan Akademi Militer (2000) itu.

AHY malah mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang disebutnya telah berupaya bekerja dengan optimal untuk negara.