5 Poin Pidato Politik AHY, Banyak Kritik Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pidato politik, Jumat (14/7/2023) malam, di kantor DPP mereka, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyampaikan sejumlah narasi perubahan dan perbaikan yang diklaim bakal diusung partainya dalam Pemilu 2024.

Apa saja yang disampaikan AHY?

1. Perekonomian lesu

AHY menyinggung pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah janji 7-8 persen, yakni hanya 5 persen di luar pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi, menurut dia, mengalami kemunduran serius selama 9 tahun belakangan. Di sisi lain, utang pemerintah terus meroket dan kinerja BUMN jauh dari harapan.

Per Maret 2023, sebut AHY, utang pemerintah mencapai lebih dari Rp 7.800 triliun. Rata-rata bunga utang sebesar Rp 400 triliun setahun. Kata dia, setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2020.

Dengan bunga utang sebesar itu, AHY bilang, Indonesia bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar dan menciptakan 40-80 juta lapangan kerja.

Ia melanjutkan, pemerintah tidak bisa terus-menerus berdalih rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) masih aman karena kurang dari 60 persen, sebab kemampuan fiskal pemerintah untuk membayar utang terbilang rendah.

"Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang," ujar peraih Summa Cum Laude Webster University, Amerika Serikat (2015).

AHY mengaku bingung, dalam kondisi seperti itu, pemerintah justru jor-joran belanja infrastruktur dan tak sedikit dari proyek tersebut yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

"Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat, pengangguran dan kemiskinan akan berkurang," jelas AHY.

2. Klaim lanjutkan program Jokowi

AHY juga menyinggung tuduhan yang kerap dialamatkan kepada Demokrat dan kolega di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwa mereka tak akan melanjutkan program kerja Joko Widodo seandainya menang Pemilu 2024 dan berkuasa.

Ia mengeklaim, program-program yang dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat bakal tetap dilanjutkan jika Demokrat kembali memegang kendali pemerintahan di masa depan.

"Meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan tetapi tidak berarti kami meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini," kata lulusan Akademi Militer (2000) itu.

AHY malah mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang disebutnya telah berupaya bekerja dengan optimal untuk negara.

"Yang belum baik tentu harus kita evaluasi dan kita perbaiki. Inilah elemen kesinambungan dalam proses perubahan yang tidak perlu diperdebatkan lagi," sambung AHY.

"Kami menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda pada rakyat Indonesia yang kami pandang tepat untuk dijalankan pasca-pemerintahan Presiden Jokowi mendatang," ujar dia.

3. Soroti konflik kepentingan proyek negara

Alumnus Universitas Teknologi Nanyang (2006) tersebut juga menyoroti konflik kepentingan di dalam pemerintahan, bahwa menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis sedangkan yang bersangkutan berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu.

Keadaan semakin runyam jika bisnis itu berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, padahal pejabat tersebut terlibat dalam penyusunan APBN.

"Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang. Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," kata AHY.

Ia juga beranggapan, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kembalinya konsentrasi kekuasaan ke tangan presiden.

Padahal, dalam demokrasi, check and balances antara lembaga-lembaga negara sangat penting untuk mencegah kembalinya otoritarianisme.

4. Cawe-cawe Jokowi

Dalam pidato politiknya, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 44 tahun lalu itu pun menyinggung kembali pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara eksplisit ingin ikut campur pada Pemilu 2024.

"Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan nilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," ucap dia.

Ia menambahkan, salah satu problem utama pemerintahan Jokowi adalah kebebasan berpendapat yang semakin tipis.

Muncul ketakutan untuk bersikap kritis karena khawatir akan datangnya tekanan dari pihak-pihak pro pemerintah.

"Lawan politik penguasa diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan," jelas AHY.

AHY juga menunjukkan bagaimana penegakan hukum semakin tebang pilih. Bukan hanya diskriminatif secara kelas sosial/vertikal, tetapi juga horizontal berdasarkan politik perkubuan.

"Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan, dan nilai demokrasi," ucap peraih penghargaan Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama 2000 itu.

Ia menambahkan, pemerintah semestinya menjamin bahwa penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, dilakukan dengan adil.

Penyalahgunaan kekuasaan harus dicegah dan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik mesti berhenti.

5. Bakal cawapres Anies

AHY menegaskan, bakal calon presiden (bacapres) yang mereka dukung dalam Pemilu 2024, Anies Baswedan, tak perlu menunggu bacapres lain untuk mengumumkan pendampingnya.

"Tidak ada yang ditunggu. Kan tidak relevan bagi sayamenunggu. Kenapa menunggu? Apa yang membedakan menunggu, misalnya ada yang diumumkan cawapres yang lain," ujar AHY.

"Karena tidak mengubah keadaan. Yang pasti adalah waktu semakin berkurang," lanjut mantan anggota pasukan infanteri yang pernah berdinas 16 tahun di TNI Angkatan Darat tersebut.

Bagi AHY, tak ada kejutan yang bakal muncul dalam penentuan bakal cawapres Anies.

Hasil survei sejumlah lembaga dinilai sudah bisa digunakan sebagai rujukan untuk melihat siapa bakal pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu.