Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Minta Isu Munaslub Pencopotan Airlangga Jadi "Warning" supaya Kader Kerja Lebih Keras

Kompas.com - 14/07/2023, 06:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bappilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid meminta agar isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terkait pencopotan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadikan peringatan saja supaya para kader bekerja lebih keras lagi.

Apalagi, pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) 2024 sudah semakin dekat.

"Ya sebetulnya isu ini dijadikan warning (peringatan) saja, dijadikan warning untuk kita, pemicu untuk bekerja lebih keras untuk menghadapi pileg," ujar Nusron saat ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Kamis (13/7/2023) malam.

Baca juga: Senior Golkar Dorong Pencopotan Airlangga Lewat Munaslub, Ridwan Kamil: Dinamika

Nusron mengatakan, pengurus pusat Golkar tidak perlu bereaksi berlebihan terkait isu munaslub ini.

Dia menekankan lebih baik isu munaslub tersebut dijadikan sarana untuk memicu para kader bekerja keras.

Lagipula, kata Nusron, orang-orang yang mengusulkan munaslub tidak punya hak suara.

"Yang usul kan orang yang enggak punya hak suara. Yang kedua ya waktu ya. Timing-nya itu kurang pas, di sekarang ini kan konsentrasi orang itu sedang fokus kepada pileg, sehingga belum ada pikiran ke sana," tuturnya.

"Kecuali kalau ini dilaksanakan atau diusulkan beberapa bulan yang lalu, mungkin 10 atau 12 bulan yang lalu, mungkin ada proses recovery. Kalau sekarang ini kan enggak ada proses recovery," sambung Nusron.

Lebih jauh, Nusron menilai, kalaupun munaslub dilaksanakan, tidak ada jaminan kegiatan ini bisa menambah insentif bagi kader Golkar dalam pileg.

Dia menegaskan, isu munaslub ini digaungkan di saat yang tidak tepat lantaran para caleg sedang fokus bersiap menghadapi pemilu.

Baca juga: Respons Menteri Bahlil Usai Namanya Dianggap Layak Gantikan Airlangga jadi Ketum Golkar

"Menurut hemat saya, mewacanakan upaya Munaslub pada momen saat ini itu misinsentif. Misinsentif buat proses pencalegan, kita menghadapi proses pemilu legislatif," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum terus bergulir, meski isu tersebut sudah dibantah.

Pada Rabu (12/7/2023), sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers untuk mendorong adanya Munaslub.

"(Munaslub untuk) menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Rabu.

Selain Lawrence, hadir pula dalam konferensi pers tersebut anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, politikus senior Golkar Zainal Bintang, dan sekitar 10 kader Golkar lainnya.

Lawrence mengatakan, pernyataan sikap ini diadakan karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Golkar Ungkap Peluang Ridwan Kamil di Pilpres, Meski Masih Dorong Airlangga Maju

Ia menilai, sejauh hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang berpeluang berkoalisi dengan Golkar. Namun, koalisi kedua partai ini sulit memenangi Pilpres 2024 karena elektabilitas kedua partai tersebut hanya berkisar di angka 21 persen.

“Kalau bergabung, maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,” ujar Lawrence.

Dia pun menilai, Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk Pemilu 2024 juga tak kunjung bergerak.

“Apakah ada orang yang mau maju capres-cawapres buang uang? Enggak ada. Buang itu triliunan lho,” kata Lawrence.

Sementara itu, Ridwan Hisjam mengungkapkan, perlu ada tokoh yang super hebat untuk menggantikan Airlangga, mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal hitungan bulan.

“Kalau sekarang menurut pendapat saya, karena ini tinggal enam bulan (Pemilu 2024) sampai Februari, harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi super hebat, sudah super, hebat lagi,” kata Ridwan, Rabu.

Beberapa sosok itu antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Nama-nama itu disebut karena memiliki jabatan yang setara dengan Airlangga. Namun, di antara nama itu, hanya Luhut yang merupakan kader Golkar.

“Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga? Ya Opung, Luhut Binsar Pandjaitan,” kata Ridwan.

Baca juga: Klaim Tetap Solid, DPP Golkar: Tidak Satu Pun Pengurus DPD Usulkan Munaslub

Ridwan juga menyebut sejumlah nama lagi, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

“Terus ada lagi yang di pemerintahan, Pak Bahlil pernah menjadi pengurus Golkar terus, ada lagi Pak Agus Gumiwang. Terus ada lagi Menpora yang sekarang, tapi kan enggak mungkin, enggak masuk kriteria, belum masuk kriteria,” kata Ridwan.

“Di luar pemerintahannya ya calonnya itu aja ada Pak Bamsoet, ada saya, ada Agun Gunanjar Sudarsa,” ucap Ridwan menambahkan.

Awal mula isu Munaslub Golkar

Isu munaslub Golkar sebelumnya digulirkan Ridwan, yang menyebut bahwa Dewan Pakar Golkar ingin mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2019.

Ia menyebutkan, yang ingin dievaluasi terkait dengan penetapan Arilangga Hartarto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 dan tidak menutup kemungkinan ada munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai Ketua Umum.

“Ya, apabila keputusan munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munasub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan Airlangga (agar ditentukan) bukan (sebagai) calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan saat dihubungi awak media, Minggu (9/7/2023).

“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum, bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya lagi.

Baca juga: Agung Laksono Minta Isu Munaslub Pencopotan Airlangga dari Ketum Golkar Dihentikan

Belakangan, diketahui bahwa rapat Dewan Pakar itu menghasilkan rekomendasi agar Golkar segera membentuk koalisi baru dan Airlangga mendeklarasikan sebagai calon presiden.

Dalam surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Agung Laksono itu, tidak ada arahan untuk mencopot Airlangga dari kursi ketua umum lewat munaslub.

"Bukan seperti yang Ridwan Hisjam katakan. Itu kan pikiran dia sendiri, omongan dia sendiri. Di luar konteks persidangan kami dewan pakar. Jadi ya saya juga sesalkan berita-berita seolah-olah atas namakan dewan pakar. (Rekomendasi) dewan pakar yang you pegang itu," ujar Agung, Selasa (11/7/2023).

"Rekomendasinya seperti itu, seperti yang tertulis. Bukan seperti yang disampaikan Ridwan Hisjam. Dewan pakar seolah-olah provoke untuk menyelenggarakan Munaslub. Tidak begitu. Golkar solid, stabil. Ketum tetap kuat. Enggak ada masalah," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com