Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komnas HAM dan 4 Komisioner Lainnya Belum Terdaftar Lapor LHKPN?

Kompas.com - 10/07/2023, 09:29 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro belum terdaftar dalam situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penelusuran Kompas.com dalam situs https://elhkpn.kpk.go.id/, Senin (10/7/2023) nama Atnike Nova Sigiro sebagai Ketua Komnas HAM tidak memiliki data.

"Belum ada data," tulis laman LHKPN milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Selain Atnike, ada juga empat komisioner Komnas HAM yang juga belum terdaftar dalam situs LHKPN, yaitu Abdul Haris Semendawai, Prabianto Mukti Prabowo, Saurlin Pandapotan Siagian dan Uli Parulian Sihombong.

Baca juga: KPK-KPU Sepakat Caleg Wajib Lapor LHKPN Setelah Jadi Calon Terpilih

Laman pencarian untuk Abdul Haris Semendawai terakhir kali melapor saat menjadi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) tahun 2018 dengan kekayaan Rp 2,3 miliar.

Sedangkan Prabianto Mukti Prabowo terakhir kali melapor LHKPN pada 2019 saat menjabat Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan dengan kekayaan Rp 4,2 miliar.

Untuk Saurlin P Siagian dan Uli Parulian Sihombing sama seperti Atnike Nova Sigiro yang belum terdapat data apa pun.

Sedangkan empat komisioner lainnya telah melapor yaitu Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Putu Elvina, dan Pramono Ubaid Tanthowi

Anis Hidayah dengan jabatan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM melapor pada 31 Desember 2022 dengan jenis laporan Khusus, Awal Menjabat dengan kekayaan Rp 1,02 miliar

Kemudian Hari Kurniawan sebagai Komisioner Pengaduan melapor 31 Desember 2022 dengan jenis laporan yang sama. Total kekayaan Rp 12,4 juta.

Baca juga: KPK-KPU Sepakat Caleg Wajib Lapor LHKPN Setelah Jadi Calon Terpilih

Pramono Ubaid sebagai Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM melapor 21 Desember 2022 dengan jenis laporan periodik karena sebelumnya Pramono adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total kekayaan mencapai Rp 2,1 miliar.

Terakhir Putu Elvina sebagai Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan dengan jenis laporan periodik karena sbeelumnya Putu menjabat Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kekayaan Putu tertulis minus Rp 246,4 juta.

Kompas.com mencoba melakukan konfirmasi temuan ini ke Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, namun belum mendapat jawaban.

Sementara itu, Parulian menjelaskan bahwa dia sudah melaporkan LHKPN, dan tercatat di SMS dari KPK tertanggal 25 Maret 2023. Kemudian, laporan tersebut sudah terkonfirmasi dan terverifikasi oleh KPK pada 19 Juni.

Ketika berita ini disiarkan, Kompas.com masih mencoba menghubungi KPK.

Catatan Redaksi: Berita ini sudah mengalami perubahan di bagian judul dan mendapatkan informasi dari Uli Parulian Sihombing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com