Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Tak Ada Anak Emas, PAN Mengaku Pakai Survei Per Dapil untuk Tentukan Nomor Urut Bacaleg

Kompas.com - 09/07/2023, 17:17 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menggunakan lembaga survei per daerah pemilihan (dapil) dalam menentukan nomor urut bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI untuk Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto saat menyerahkan perbaikan berkas bacaleg dari partai berlogo matahari itu ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Minggu (9/7/2023).

“Misalkan (bacaleg) yang lebih intens, lebih giat, lebih real, itu salah satu kriteria kami dan kami menggunakan lembaga survei per dapil,” kata Yandri kepada awak media.

“Jadi siapa yang layak untuk nomor satu atau nomor berikutnya tentu ada ukuran obyektif dari DPP PAN, bukan karena faktor kedekatan, bukan karena faktor pengurus atau karena artis dan lainnya. Sama semuanya,” ujar Yandri.

Baca juga: Waketum PAN: Zulhas Tak Terdaftar sebagai Bacaleg karena Ada Kemungkinan Jadi Bacawapres

Yandri mengatakan, penentuan nomor urut bacaleg dari PAN akan dilakukan sebelum pengumuman daftar calon sementara (DCS).

“Sekarang kami istilah masa pencermatan, kami tadi menyebut tidak ada istilah anak emas. Jadi bukan misal kan Ketua DPP tapi enggak kerja, ya kan, tidak melakukan apa-apa di dapil, tiba-tiba nomor satu misalkan,” kata Yandri.

Dalam penyerahan perbaikan berkas ke KPU itu, PAN menyerahkan nama 580 bacaleg dari 84 dapil, dengan tingkat keterwakilan perempuan 37 persen.

“Perlu kami sampaikan juga dari 580, incumbent 44 orang nyalon lagi,” kata Yandri.

Ia menyebutkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas sejauh ini belum terdaftar sebagai bacaleg untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Ditanya Soal Golkar-PAN Gabung KKIR dengan Mahar Cawapres, Muhaimin: Ssstt...

Sebab, Yandri mengatakan, Zulhas berpotensi didaftarkan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Pilpres 2024.

Adapun Zulhas bersama kader PAN lain, Erick Thohir, masuk skenario PAN untuk Pilpres 2024.

Skenario dari PAN antara lain, Prabowo Subianto-Erick Thohir, Ganjar Pranowo-Erick Thohir, dan Airlangga Hartanto-Zulkifli Hasan.

“Kami sampaikan kalau di pilpres kan kami ada tiga skenario, kalau tidak Prabowo-Erick, Ganjar-Erick, atau Airlangga-Zulhas,” kata Yandri.

“Jadi Bang Zulhas masih punya kemungkinan jadi cawapres,” ucap Yandri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com