Pilpres, Harta Bakal Capres, dan Isu Oligarki

Jika dilihat dari jumlah investasi yang mereka miliki (lebih banyak pada surat berharga), dalam delapan bulan ke depan, keuntungan yang diperoleh sehingga bisa menambah angka harta kekayaan mereka pun, sulit memberikan kontibusi secara signifikan.

Dengan mengacu pada kondisi keuangan para bacapres tersebut, sulit bagi akal sehat kita untuk menerima bahwa mereka bisa membiayai diri sendiri dalam pilpres nanti.

Meski Prabowo memiliki kekayaan triliun rupiah, rasanya tidak mungkin jika dia mempertaruhkan seluruhnya untuk dana kampanye.

Jika pun ada capres yang sanggup mengorbankan seluruh hartanya untuk suksesi pencalonannya, sebagai rakyat, kita patut waspada akan hal itu.

Jangan-jangan, negara akan “dipaksa” menanggung pengembalian dana-dana tersebut, bahkan dengan keuntungan yang berlipat ganda, saat dirinya memimpin. Bukankah dalam politik kerap berlaku idiom “No free lunch” (tak ada makan siang gratis).

Cerita tentang para pemimpin daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang kemudian menilap keuangan daerahnya selama mereka memimpin banyak terungkap di KPK dan Kejaksaan RI.

Tindakan korupsi tersebut harus dilakukan (bahkan sudah diniatkan sebelum menjadi pemimpin daerah) untuk mengembalikan cost pemilu yang telah mereka keluarkan saat suksesi berlangsung.

Tentu saja, tidak hanya pengembalian modal, mereka juga berusaha memperoleh kentungan.

Rasa-rasanya, partai politik pengusung juga sangat sulit kita terima bahwa dialah yang membiayai (dengan dana partai) pilpres, calon yang diusung. Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa menjalaskan pesimisme itu.

Pertama, partai politik sebagai organisasi besar, akan selalu memperhitungkan keberlangsungan hidupnya (sebagai institusi), pada pemilu-pemilu yang akan datang.

Meski calon yang diusung memiliki peluang besar untuk menang, tetap saja risiko terburuk pasti selalu mereka perhitungkan.

Artinya, partai tidak mungkin menggelontorkan uangnya secara besar-besaran untuk mengusung kandidat capres.

Justru, berdasarkan pengalaman selama ini, partai politik kerap mengharapkan adanya suntikan dana dari calon kandidat.

Masih lekat dalam ingatan kita terkait informasi pembayaran mahar sebesar Rp 500 miliar dari seorang politisi kepada partai-partai politik, agar diusung sebagai cawapres, saat pilpres 2019 lalu.

Kedua, partai biasanya mengandalkan pihak ketiga sebagai penyumbang dana kampanye. Di sini, terbuka kemungkinan juga bagi para oligarki untuk menginvestasikan uangnya sembari berharap adanya balas jasa jika calon tersebut terpilih nanti.

Ketiga, dukung-mendukung dalam kandidasi politik bukanlah kegiatan charity. Para politisi, anggota partai, juga berharap mendapatkan sesuatu dari kegiatan lima tahunan itu.

Jika pun mereka terlihat mengeluarkan uang, tindakan tersebut penuh dengan nuansa transaksional.

Bukankah perilaku demikian adalah wujud dari cara kerja oligarki, sebagaimana yang diidentifikasi Jeffrey A. Winters?

Dengan demikian, calon presiden yang masih menggunakan isu oligarki menuju pilpres 2024 ini, bisa dipandang bahwa yang bersangkutan sedang membohongi rakyat.

Pasalnya, beredasarkan uraian-uraian di atas, sangat tidak mungkin jika capres bisa membiayai sendiri ongkos politiknya. Jadi, kubu mana yang sering bermain dengan isu oligarki?