JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, masih belum jelas sejak pesawat yang dipilotinya dibakar kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023.
Beberapa kali aparat TNI-Polri berupaya untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru itu dari penyanderaan KKB pimpinan Egianus Kogoya. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil.
Terbaru, KKB pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak Philips jika pilot Susi Air itu tak kunjung dibebaskan.
Baca juga: Komnas HAM Desak TPNPB-OPM Segera Bebaskan Pilot Susi Air
Melalui media sosial, mereka mengancam akan menembak Philips pada Sabtu (1/7/2023).
Terkait dengan ultimatum itu, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan bahwa pihaknya tetap membangun komunikasi dengan keluarga Egianus Kogoya.
Tujuannya, pihak keluarga menyampaikan kepada Egianus Kogoya untuk dapat menahan emosi dan bisa berkomunikasi dengan aparat keamanan.
Selain itu, Kapolda meminta penjabat Bupati Nduga untuk membantu membebaskan sandera dari tawanan KKB pimpinan Egianus Kogoya.
"Penjabat Bupati Nduga yang baru dilantik diharapkan dapat membangun komunikasi secara aktif agar kelompok Egianus tidak lagi menuntut hal-hal yang diberikan negara," kata Mathius Fakhiri di Jayapura, Selasa (27/6/2023), dilansir dari Kompas.tv.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa batas waktu negosiasi tidak bisa ditentukan.
Ia memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Agus Suhardi untuk terus melakukan negosiasi.
“Ya tenggat waktunya enggak bisa tentukan, yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pak Pj Bupati Nduga, ya kita tunggu saja,” kata Yudo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Baca juga: Komnas HAM Berharap Penyanderaan Pilot Susi Air Bisa Selesai dengan Damai
Yudo mengatakan, pemerintah masih mendahulukan negosiasi yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
Menurut Panglima, pemerintah tidak menginginkan proses penyelesaian ini menggunakan jalur kekerasan.
“Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat, sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi,” tutur Yudo.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, KKB pasti telah mengetahui konsekuensi jika mereka benar-benar menembak pilot Philips.