Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

75.000 Kantung Daging Dam Petugas dan Jemaah Haji Siap Dikirim ke Indonesia

Kompas.com - 02/07/2023, 21:43 WIB
Reni Susanti

Editor

MEKKAH, KOMPAS.com - Sebanyak 3.117 ekor kambing atau sekitar 75.000 kantung daging dam siap dikirim ke Indonesia. Dam merupakan denda yang harus dibayar jemaah haji karena beberapa sebab.

"Untuk tahun ini ada 3.117 kambing kurang lebih bisa jadi 75 ribu pouch (kantong)," kata Ketua Baznas Noor Achmad di Mekkah, Minggu (2/7/2023).

Noor menjelaskan, potensi daging hewan dam sangat besar. Jika ada 220.000 jemaah Indonesia menyembelih kambing untuk dam, maka bisa menghasilkan 4,5 juta kantung daging yang siap dikirim ke Indonesia.

Baca juga: Bertemu di Arab Saudi Usai Naik Haji, Sandiaga Sebut Ganjar The Next President

"Manfaatnya sangat besar untuk mengentaskan stunting dan kemiskinan di indonesia," ungkap dia.

"Saat ini kita punya 4,5 juta kemiskinan ekstrem dan 6 juta kasus stunting. Dengan persediaan daging yang besar meski baru uji coba kalau nanti hasilnya bagus akan diteruskan ke depannya," imbuh dia.

Penyembelihan kambing dam atau hadyu jemaah haji ini dilakukan bekerja sama dengan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Al Okaishiah, Mekkah untuk mengurus hewan dam itu.

Baca juga: Sebelum Thawaf Ifadah dan Sai, Jemaah Haji Diimbau Istirahat di Hotel

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengatakan, pengelolaan dam terintegrasi ini baru dilakukan tahun ini.

Untuk kesempatan pertama, diwajibkan bagi petugas haji, sedangkan untuk jemaah belum diwajibkan.

Ini merupakan sebuah langkah besar dalam pengelolaan dam yang berdampak besar. Ini juga sekaligus menata ulang pola pembayaran dam.

"Kita ingin ada perbaikan. Ini termasuk perlindungan kepada jemaah. Karena jelas dipilihnya, dibelinya, dipotongnya, dan dibagikannya," beber Hilman.

Selain itu, tata kelola dam yang baru ini bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat di Indonesia. Sebelumnya daging hewan dam hanya didistribusikan ke warga Mekkah, kini bisa dikirim ke Indonesia.

"Fatwa ulama Indonesia mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya hadyu. Memulai langkah ini agar jadi model bisa dimanfaatkan tidak hanya di Saudi tapi sampai ke Indonesia," jelas dia.

"Ekosistem sudah dipelajari, tata kelola sudah dipahami. Ke depannya bisa buat disarankan kepada jemaah," tambah dia.

Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan tata kelola dam ini tidak cuma soal akuntabilitas, tapi kesempurnaan syariat. Sebab, kambing untuk dam juga ada syarat yang harus dipenuhi.

Dengan adanya kerja sama ini, kambing yang dipilih sudah sesuai dengan syariat, begitu juga dengan proses penyembelihan hingga daging didistribusikan.

"Pengiriman daging harus diproses dulu. dikantungin dan divakum dimasak setengah matang yang akan dikirim ke masyarakat Indonesia. Ini juga dalam rangka pengentasan kemiskinan, kita dari haji punya kontribusi dan peran," tutur dia.

Kepala Daker Makkah Khalilurrahman mengatakan, RPH Al-Okaishiah ini memiliki standar tata kelola yang baik. Seluruh fasilitas ditangani oleh pekerka profesional.

Jemaah yang menyembelih hewan di sini juga lebih tenang karena bisa memilih kambing sendiri, melihat penyembelihan hingga menjadi daging yang siap didistribusikan.

Tak hanya itu, RPH ini memiliki cold storage yang menjamin daging tetap fresh sebelum dikirim ke Indonesia. Harga kambing juga masuk akal, yakni SAR 600.

"Ini bertujuan dalam rangka perwujudan akuntabilitas pembayaran dam khususnya petugas. Juga dalam rangka edukasi tata kelola dam sesuai syariah yang akuntable, transparan, dan profesional," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com