4.985 Santri Belajar di Ponpes Al Zaytun, Menko PMK: Harus Dipastikan Pendidikan Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy secara tegas menjelaskan bahwa para santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun harus tetap mendapatkan haknya.

Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendengar paparan dan penjelasan mengenai temuan dari kementerian/lembaga, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat setelah melakukan investigasi dalam rapat koordinasi tindaklanjut penanganan Ponpes Al Zaytun secara daring, pada Jumat (30/6/2023).

“Harus dipastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sana dapat berlangsung dan berlanjut, tidak akan terganggu atau paling tidak, tidak terlalu terganggu oleh adanya masalah tersebut,” ujar Muhadjir dilansir siaran pers di laman resmi Kemenko PMK, Sabtu (1/7/2023).

Muhadjir juga meminta agar seluruh jajaran dan pihak terkait harus memastikan langkah penanganan yang tepat terhadap Pesantren Al Zaytun.

Baca juga: Mahfud: Ada Aspek Pidana di Ponpes Al Zaytun, Polri Tak Akan Biarkan Mengambang

Pasalnya, terdapat sekitar 4.985 santri pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah yang tengah menempuh pendidikan di pesantren tersebut.

Meski demikian, Muhadjir tetap meminta pihak berwajib melakukan tindakan tegas yang terukur apabila terdapat temuan pidana atau pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan Pancasila.

Apalagi, jika terbukti bahwa ponpes tersebut melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

“Kita harus belajar dari penanganan kasus Pondok Pesantren Assidiqiyah Jombang. Seluruh pihak harus mau bekerja sama mendorong penegakan hukum terhadap oknum dan memisahkan antara persoalan pidana dan entitas pendidikan," kata Muhadjir.

"Setelah oknum diamankan, satuan pendidikan tetap bisa berjalan secara normal,” ujarnya lagi.

Baca juga: Beragam Temuan MUI Jelang Terbitkan Fatwa Terkait Al Zaytun

Dalam kesempatan lain, saat menjelaskan kepada awak media, Muhadjir menghimbau kepada para orang tua wali dan santri untuk tetap tenang dan tidak perlu merasa gelisah terhadap masa depan pendidikan putra-putrinya.

Menurutnya, pemerintah akan tetap menjamin keberlangsungan pesantren agar hak atas pendidikan para santri tetap didapat.

“Tenang saja, jangan ikut merasa gelisah. Jadi ibarat kita akan menarik rambut di dalam tepung, jangan sampai tepungnya berhamburan. Itu prinsip yang akan kita lakukan. Keberlanjutan pesantren tetap akan kita jaga,” kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir mengatakan, jika para orang tua wali atau para santri dimintai keterangan oleh pihak berwajib, untuk dapat menjelaskan secara gamblang dan tidak ditutup-tutupi.

Sebab, upaya tersebut akan turut mendukung dan mempermudah proses penegakan hukum.

Baca juga: Ponpes Al Zaytun Tetap Terima Santri Baru, Mahfud: Silakan Terima Pendaftaran

Diketahui, pemerintah telah membagi penanganan kasus Ponpes Al Zaytun ke dalam dua bagian.