JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berhati-hati supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengutamakan kepentingan politik di atas bangsa dan negara terkait sikap cawe-cawe menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Kepentingan nasional (national interest), tidaklah sama dengan kepentingan politik seorang Presiden atau kepentingan politik sebuah parpol atau pihak manapun," kata SBY dalam tulisannya yang berjudul "Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi)" yang disampaikan kepada kader Partai Demokrat dalam forum Mimbar Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Maka dari itu SBY mengimbau supaya Jokowi perlu berhati-hati dalam memberikan alasan cawe-cawe itu demi kepentingan bangsa dan negara supaya tidak bias.
Baca juga: SBY Rilis Buku Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi, Apa Isinya?
"Tentang kata-kata bahwa cawe-cawe yang akan dilakukan itu demi kepentingan bangsa dan negara, mungkin ini yang Pak Jokowi perlu berhati-hati. Dalam mengartikan kepentingan bangsa dan negara, khususnya jika dikaitkan dengan Pilpres 2024 mendatang harus tepat dan tidak bias," ujar Presiden ke-6 Republik Indonesia itu.
SBY melanjutkan, dalam beberapa literatur mendefinisikan berbagai tingkatan kepentingan negara, mulai dari yang bersifat hidup matinya sebuah negara (survival interest), disusul dengan kepentingan negara yang vital (vital interests), dan kepentingan besar (major interests).
Dia mengatakan, jaminan terhadap keselamatan, kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah survival interests.
"Terlindunginya keamanan negara dan terjaganya ekonomi nasional sering diidentikkan dengan vital interest," ujar SBY.
Baca juga: Di Bukunya, SBY Yakin Jokowi Tak Ikut Campur soal Upaya Moeldoko dkk Rebut Demokrat
"Jadi, kalau mengatakan bahwa cawe-cawe itu demi kepentingan bangsa dan negara perlulah rakyat Indonesia diyakinkan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi benar-benar demi kepentingan bangsa dan negara," lanjut SBY.
SBY mengingatkan supaya Jokowi dalam mendukung kandidat tertentu menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tidak melanggar undang-undang dan menggunakan fasilitas negara.
Menurut SBY, Jokowi sebagai pemimpin harus memastikan penyelenggaraan Pilpres 2024 adil dan terbuka untuk semua pihak.
Dia juga berharap Jokowi tidak menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan perangkat negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, penegak hukum, badan usaha milik negara (BUMN) dan perangkat negara yang lain buat memenangkan kandidat tertentu.
Baca juga: Bagi SBY, Jokowi Tak Bisa Disalahkan Jika Intervensi Parpol Tentukan Capres-Cawapres
"Siapapun di negeri ini, tentu termasuk Presiden, jika melakukan perbuatan sehingga sebuah pemilihan umum, termasuk Pilpres, benar-benar tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil (istilah lain yang sering kita dengar Pilpres tidak lagi free and fair) ini sudah berkategori melanggar
konstitusi," ujar SBY.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyatakan tidak bisa bersikap netral dan melakukan cawe-cawe (ikut campur) menjelang ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Salah satu alasannya adalah Jokowi menginginkan sejumlah programnya tetap berjalan setelah masa kepemimpinannya selesai.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.