Pemerintah Diminta Buat Rekayasa Kedaruratan untuk Waspadai Puncak Haji Armuzna

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marwan Dasopang meminta pemerintah untuk membuat rekayasa kedaruratan pada puncak haji di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

Pasalnya, tahun ini Jemaah haji jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski fasilitas di Armuzna mengalami peningkatan, tetapi kapasitasnya belum terlalu cukup untuk menjangkau jumlah jemaah yang lebih besar.

"Kalau tenda kita di Armuzna masih mengandalkan tenda yang lalu, saya yakin masih akan overload. Harus ada rekayasa kedaruratan, tadi saya belum mendengar dari pemaparan Pak Menteri," tutur Marwan, dikutip melalui keterangan persnya, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Minta Maaf Tak Penuhi Undangan PDI-P, Sandiaga Uno: Saya Tengah Ibadah Haji

Hal tersebut disampaikan Marwan saat mengikuti rapat kerja (raker) antara Tim Pengawas (Timwas) Haji 2023 dan Kementerian Agama (Kemenag) di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (25/6/2023).

Rekayasa kedaruratan, sebut Marwan, merupakan hal krusial karena banyak jemaah yang merupakan kelompok lanjut usia (lansia) yang memerlukan perhatian khusus. Ia yakin bahwa tenda-tenda kesehatan di Arafah tidak bisa memenuhi kebutuhan yang ada.

Politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, Kemenag sebenarnya telah menyediakan 40 mobil golf untuk perjalanan dari Mina ke Jamarat.

"Tapi kalau supirnya orang Arab, pasti akan crowded, tidak akan bermanfaat mobil golf yang telah disediakan," tuturnya.

Oleh karenanya, dia berharap Menteri Keagamaan (Menag) bisa menunjukkan kemampuannya untuk menyediakan tenaga khusus dari Indonesia sebagai supir.

Baca juga: Hati-hati, 12 Saham Ini Berpotensi Melorot ke Level Rp 1

"Itu saya kira catatan yang kita harus buatkan, demi keselamatan jemaah. Karena kali ini luar biasa besarnya jumlah jemaah dari berbagai penjuru dunia. Selama ini hanya 5 jutaan orang, tapi kali ini mungkin bisa 6 jutaan sampai 7 jutaan," terangnya.