Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Agnes Setyowati
Akademisi

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Meraih gelar doktor Ilmu Susastra dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Aktif sebagai tim redaksi Jurnal Wahana FISIB Universitas Pakuan, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat  Bogor, dan anggota Manassa (Masyarakat Pernaskahan Nusantara). Meminati penelitian di bidang representasi identitas dan kajian budaya.

Perhelatan Politik Siap Dimulai, Waspada Serangan Hoax di Era Post-Truth

Kompas.com - 25/06/2023, 10:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAHUN depan Indonesia akan menghelat pesta demokrasi. Setiap partai politik mulai mengatur berbagai upaya dan strategi untuk memikat simpati masyarakat agar dipilih, salah satunya melakukan kampanye di media sosial.

Di era kemajuan teknologi informasi, media sosial kerap dijadikan situs kampanye karena kemampuannya dalam menjangkau khalayak besar dengan mudah dan dalam waktu yang relatif cepat.

Selain itu, budaya partisipatoris masyarakat dalam mendistribusikan informasi di platform media sosial juga turut mempermudah penyampaian konten-konten politik.

Meskipun begitu, kita harus tetap waspada dengan derasnya arus informasi di media sosial. Maraknya fenomena hoax kemungkinan akan semakin masif digulirkan untuk tujuan politis tertentu.

Dikutip dari laman resmi Kominfo, sebanyak 3.356 hoax teridentifikasi di media sosial sepanjang Agustus hingga September 2019 lalu, dengan sebaran terbanyak pada momentum pesta demokrasi Pilpres dan Pileg.

Menjelang Pemilu 2024, Presidium Masyarakat Antifitnah menemukan bahwa jumlah serangan hoax politik cenderung meningkat sebanyak 664 pada triwulan pertama awal 2023.

Artinya ini mengindikasikan bahwa ada kenaikan sekitar 24 persen dari tahun sebelumya pada periode yang sama.

Faktanya, serangan hoax yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial seperti Youtube, Facebook, TikTok, dan aplikasi pesan. Hoaks tersebut bukan hanya menyerang tokoh-tokoh politik, tetapi juga partai dan simpatisan yang mendukung mereka.

Konten-konten hoax yang beredar tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai dari tuduhan korupsi, politik identitas, hingga isu berbasis SARA yang berpotensi mempolarisasi masyarakat dalam urusan pilihan politik dan memicu konflik sosial.

Hoax dan Era Post-Truth

Fenomena hoax semakin masif berkembang di media sosial, khususnya dalam hal politik. Apa yang bisa kita lakukan untuk lebih bijak dan siap merayakan perhelatan demokrasi tahun depan?

Ada baiknya kita mengenal hoax dan era post-truth agar kita lebih objektif dan rasional dalam menentukan politik kita.

Sederhananya hoax diartikan sebagai berita bohong (KBBI) atau informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya.

Hoax sebenarnya bukan fenomena baru. Pertengahan awal abad 19, penyebaran hoax pernah dilakukan oleh koran New York Sun pada 25 Agustus 1835, dengan memberitakan penemuan ilmiah tentang bulan.

Hal tersebut sengaja dilakukan sebagai trik untuk meningkatkan penjualan hingga akhirnya perusahaan koran tersebut mengumumkan bahwa berita tersebut tidak lebih dari sekadar satir sastra.

Fenomena hoax bisa menimbulkan dampak yang sangat serius. Selain berpotensi memunculkan sikap skeptis terhadap kredibilitas media massa, hoax juga menunjukkan karaktertistik masyarakat yang mudah percaya pada beragam informasi media sosial.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com