Wasekjen MUI Sebut Pemerintah Bentuk Tim Usut Kontroversi Al-Zaytun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ichsan Abdullah mengatakan, pemerintah akan membentuk tim mengusut kontroversi yang terjadi di pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Ichsan usai mengikuti rapat perkembangan isu aktual ponpes Al-Zaytun di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

Ichsan mengatakan, tim tersebut akan diisi oleh MUI dan kementerian terkait agar masalah yang ditimbulkan Al-Zaytun bisa segera dibuka.

"Mereka (Al-Zaytun) harus terbuka dengan tim yang akan dibentuk," ujar Ichsan, Rabu.

Baca juga: Temuan MUI soal Ponpes Al-Zaytun: Ada Penyimpangan, Aksi Kriminal, dan Masalah Akhlak

"Peserta (tim yang akan dibentuk) tentu dari MUI, kementerian terkait dan tentu agar Al-Zaytun terbuka untuk akses terhadap masyarakat," katanya lagi.

Selain itu, Ichsan mengatakan, rapat yang digelar selama kurang lebih dua jam tersebut membahas rekomendasi terkait dugaan pidana yang dilakukan pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang.

MUI, menurut Ichsan, mendukung agar aparat segera melakukan tindakan hukum kepada Panji Gumilang.

Sedangkan yayasan pendidikan pondok pesantren dilakukan pembinaan dari hal-hal yang bersifat menyimpang.

"Yayasan dan pendidikannya dilakukan mungkin penggantian pengurus, skrining lagi, karena menyangkut banyak orang yang bekerja dan sebagainya tetap berlanjut. Pendidikannya kemudian nanti dibina dengan Kemenag," ujar Ichsan.

Baca juga: Soal Kontroversi Al Zaytun, Jubir Wapres: Jangan sampai Ada Kegaduhan

Sebelumnya, beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun, seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang.

Menanggapi kontroversi Al-Zaytun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menunggu arahan Kementerian Agama (Kemenag) dan MUI.

"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," ujar Ridwan Kamil di Bandung, dikutip dari Antaranews pada 15 Juni 2023.

Terkini, Ridwan Kamil dengan tegas meminta Ponpes Al-Zaytun kooperatif bisa berdialog dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama para kiai.

"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-Tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," kata Ridwan Kamil pada 19 Juni 2023.

Baca juga: Kontroversi Al Zaytun, Kemenag Akan Minta Klarifikasi secara Langsung