Kontroversi Al Zaytun, Kemenag Akan Minta Klarifikasi secara Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengatakan akan meminta klarifikasi secara langsung ke pengurus Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Menurut Zainut, tidak boleh ada penghakiman atau keputusan sebelum dilakukan tabayun atau meminta klarifikasi kepada pihak Al-Zaytun.

"Kita akan tabayyun, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum tabayyun," ucap Zainut dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (21/6/2023).

Selain itu, Zainut meminta agar semua pihak menahan diri untuk main hakim sendiri.

Proses musyawarah dan saling menasihati dengan dasar kebenaran adalah solusi paling baik yang bisa dilakukan.

Baca juga: Kontroversi Ponpes Al-Zaytun, Wapres dan MUI Angkat Bicara

"Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayun dan husnudzan, tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik yang dapat membuat suasana semakin gaduh," lanjutnya.

Di sisi lain, Zainut meminta agar Pesantren Al-Zaytun lebih terbuka dan kooperatif dalam melakukan komunikasi dan dialog.

Khususnya dengan organisasi masyarakat Islam yang memiliki kewenangan memberikan fatwa ajaran menyimpang seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kementerian Agama bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ponpes Al-Zaytun dengan Pimpinan ormas-ormas Islam," imbuh dia.

Baca juga: Minta Ponpes Al-Zaytun Kooperatif, Ridwan Kamil: Jika Tidak, Berarti Tak Taat Aturan dan Melawan Hukum

Sebelumnya, beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang.

Menanggapi kontroversi Al-Zaytun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menunggu arahan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," ujarnya di Bandung, dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).

Terkini, Ridwan Kamil dengan tegas meminta Ponpes Al-Zaytun kooperatif bisa berdialog dengan tim inestigasi yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat bersama para kyai.

"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-Tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," ucap Ridwan Kamil, Senin (19/6/2023).