RUU Perampasan Aset Mandek di DPR, Deputi KSP Tegaskan Pemerintah Siap Koordinasi

JAKARTA, KOMPAS.com- Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan, pemerintah siap berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.

"Kita di pemerintah sih siap untuk koordinasi terus," kata Jaleswari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Jaleswari menyatakan bahwa pemerintah juga bakal terus mendorong penyelesaian RUU Perampasan Aset meski masih mandek di legislatif.

Ia pun mengaku mendapat informasi dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Hiariej bahwa RUU Perampasan Aset sudah mulai dibahas dengan Komisi III DPR

"Sebetulnya bukan berhenti, tapi prosesnya mungkin tidak selancar yang kita bayangkan. Tapi itu enggak berhenti karena itu juga jadi atensi kawan-kawan DPR juga," ujar Jaleswari.

Baca juga: Menkumham: Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR Terkait RUU Perampasan Aset

Kendati demikian, ia enggan berkomentar mengenai sikap DPR yang tidak kunjung memproses surat presiden (surpres) terkait RUU Perampasan Aset.

Ia hanya mengingatkan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset kini sudah berada di tangan DPR.

"Ini kan sekarang lagi di DPR. Pemerintah sudah membahas itu dan menyampaikan ke DPR. Tinggal DPR bagaimana," kata Jaleswari.

Untuk diketahui, proses pembahasan RUU Perampasan Aset kini diliputi tanda tanya.

Sebab, sejak pemerintah mengirim surat presiden RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023, pimpinan DPR hingga kini tak kunjung membacakannya dalam rapat paripurna.

Baca juga: Ketua Komisi III DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Bakal Alot dan Panjang

Setidaknya sudah enam kali rapat paripurna digelar sejak surpres diterima DPR, tetapi nasib RUU Perampasan Aset tetap menggantung.

Alasannya, terdapat proses politik di meja antarfraksi hingga kini belum juga tuntas.

Padahal, DPR sebelumnya telah memperlihatkan sikap tegasnya dengan mendesak pemerintah agar segera mengirim surpres RUU Perampasan Aset.

Akan tetapi, setelah pemerintah mengirim surpres, sikap tegas DPR perlahan memudar hingga membuat nasib RUU Perampasan Aset menggantung.

Baca juga: Surpres RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibacakan, Formappi: Momok Menakutkan untuk DPR