Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pada Saatnya Bu Mega Akan Terima Saya", Momen SBY Menanti "Rujuk" dengan Megawati

Kompas.com - 21/06/2023, 10:07 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak pernah hangat dua dekade ini.

Situasi itu bermula sejak kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, di mana SBY yang merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di era pemerintahan Megawati-Hamzah Haz maju sebagai calon presiden (capres) bersama Jusuf Kalla sebagai pendampingnya.

Kala itu, secara mengejutkan pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

Kerenggangan kian nampak, setelah Megawati-Prabowo kembali mengalami kekalahan melawan SBY-Boediono pada Pilpres 2009.

Selama SBY menjabat sebagai Presiden, Megawati pun tak pernah hadir memenuhi undangan perayaan Kemerdakaan Indonesia di Istana Kepresidenan. Ia hanya diwakili oleh putrinya Puan Maharani atau suaminya Taufiq Kiemas.

Baca juga: Sinyal Rekonsiliasi SBY untuk Megawati, Akankah Bersambut?

Komunikasi yang tak berjalan lancar itu terus berlangsung hingga awal Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2014. Saat itu, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena tak berhasil bertemu dengan Megawati untuk membahas soal kebersamaan di DPR.

Ia menceritakan, sempat bertemu dengan Jokowi dan Hatta Rajasa di Istana Negara pada 30 September 2014, tapi SBY menyiratkan kekecewaan karena upayanya untuk ‘mendekati’ Megawati gagal.

“Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDI-P inginkan kebersamaan di DPR saya sampaikan pertemuan SBY-Mega penting,” cuit SBY melalui akun Twitter-nya @SBYudhoyono saat itu.

“Saya mendengar nanti pada saatnya Bu Mega akan ‘menerima’ saya,” kata dia lagi.

Baca juga: Cerita Politisi PDI-P Diutus Megawati Bertemu SBY, Dititipi 5 Pertanyaan tapi Tak Ada yang Terjawab

Sementara itu, politisi senior PDI-P Pramono Anung mengklaim, pertemuan Megawati dan SBY justru gagal karena sikap SBY yang menolak menerima utusan Megawati yaitu Jokowi, Jusuf Kalla, Puan, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ketika itu.

Demokrat hampir masuk koalisi pemerintah

Partai Demokrat sempat hendak menjadi bagian dari partai politik (parpol) pengusung Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019. Namun, wacana itu batal, hingga akhirnya partai berlambang mercy memilih untuk merapatkan barisan ke kubu Prabowo Subiantoi dan Sandiaga Uno.

SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungan dengan Megawati belum pulih.

“Masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ. Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018.

Padahal, SBY mengklaim bahwa Jokowi dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung sebagai pendukungnya.

Baca juga: Jejak Perjumpaan dan Jabat Tangan SBY-Megawati di Tengah Perang Dingin...

“Saya selalu bertanya, apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami? Ya bisa, karena presidennya saya,” tutur SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com