Wapres Luncurkan Mal Pelayanan Publik Digital, Bakal Jadi "Super App" Layanan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, MPP Digital ini akan menjadi aplikasi super yang memberikan berbagai layanan publik secara digital lewat satu pintu.

"MPP digital akan diintegrasikan ke dalam portal pelayanan publik sebagai super app pelayanan publik Indonesia, sehingga MP digital akan menjadi satu pintu yang menyediakan segala layanan yang dibutuhkan masyarakat," kata Anas dalam acara peluncuran, Selasa.

Baca juga: Wapres Minta Menko Polhukam dan Menag Tindak Lanjuti Kontroversi Ponpes Al-Zaytun

Anas mengatakan, MPP Digital bukanlah sebuah aplikasi baru, melainkan bakal meginteroperabilitaskan sistem dan aplikasi yang ada untuk berada dalam satu portal pelayanan publik.

Ia melanjutkan, lewat MPP Digital, masayarakat kini tidak perlu membuat banyak akun di berbagai aplikasi pemerintah maupun layanan elektronik.

Masyarakat juga tidak perlu berulang kali mengisi data untuk mendapatkan pelayanan publik secara digital.

"Sekarang teman-teman betul-betul bisa digital karena teman-teman sudah langsung masuk dengan apa yang disebut dengan identitas kependudukan digital," kata Anas.

Baca juga: Wapres: Literasi Keuangan Syariah Masih Rendah

Anas mengatakan, lewat MPP Digital, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan kapanpun dan di mana pun dengan perangkat elektronik yang mereka punya.

"MPP digital ini memungkinkan masyarakat dapat menerima pelayanan secara langsung (direct service), pelayanan bergerak (mobile service), kemudian pelayanan mandiri (self service), dan aplikasi elektronik servis atau kanal-kanal langsung dengan digital lewat HP," kata dia.

Untuk sementara, MPP Digital sudah diterapkan di 21 kabupaten/kota se-Indonesia yang menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya.

Sejauh ini, sudah ada 196.247 orang yang memiliki identitas kependudukan digital (IKD) dan 1.317 orang memiliki akun MPP Digital.

"Harapan kami, para bupati yang hadir pada kesempatan ini betul-betul bisa memprogres ini dengan baik sehingga bisa menjadi pilot project di provinsi," ujar Anas.

Baca juga: Jelang Laga Indonesia Vs Argentina, Wapres: Mudah-mudahan Mainnya Bagus

Berikut ini daftar 21 kabupaten/kota yang menjadi rintisan MPP digital:

1. Kabupaten Banyuwangi
2. Kota Banda Aceh
3. Kota Batam
4. Kota Bukittinggi
5. Kabupaten Musi Rawas

6. Kota Tanjungpinang
7. Kota Metro
8. Kabupaten Brebes
9. Kabupaten Grobogan
10. Kabupaten Banyumas

11. Kota Magelang
12. Kota Surakarta
13. Kabupaten Sragen
14. Kota Yogyakarta
15. Kabupaten Tuban

16. Kabupaten Magetan
17. Kota Mojokerto
18. Kota Kendari
19. Kota Samarinda
20. Kabupaten Kotawaringin Timur
21. Kanbupaten Hulu Sungai Selatan