Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ngaku Berhubungan Baik dengan Demokrat, Pernah Diajak Masuk Pemerintahan

Kompas.com - 20/06/2023, 17:32 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, pihaknya sebenarnya berkomunikasi dan berhubungan baik dengan Partai Demokrat.

Namun, PDI-P dan Demokrat kerap memiliki perbedaan pandangan politik.

"Kita berhubungan baik, berkomunikasi baik, tapi belum tentu dalam satu pandangan politik yang sama," ujar Eriko saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Demokrat: Harapan Masyarakat, Megawati-SBY Bertemu seperti Puan-AHY

Ia merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkapkan bahwa hubungan PDI-P dan Demokrat tidak akur sejak dulu.

Eriko menyampaikan, pada tahun 2004, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden, PDI-P diajak untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Namun, saat itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memutuskan PDI-P tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi.

Hasilnya, selama 10 tahun atau dua periode kepemimpinan SBY, PDI-P tetap menjadi oposisi.

"Dan kenyataan itu ternyata keputusan yang sangat baik dan benar. Di 2014 setelah 10 tahun di luar pemerintahan, kami bisa duduk di pemerintahan," ujar dia.

"Dan begitu juga sekarang katakanlah dalam 10 tahun terakhir ini, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Itu kan pilihan. Dan menurut kami, suatu pilihan itu ada konsekuensinya," kata Eriko.

Baca juga: Pertemuan Puan-AHY Dinilai Belum Bisa Jembatani Penyelesaian Konflik Demokrat-PDIP

Kini, kata Eriko, pilihan politik PDI-P dan Demokrat tetap berbeda.

Sebab, Demokrat memilih berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres.

Sementara itu, PDI-P memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Eriko mengatakan, PDI-P ingin tetap melanjutkan apa yang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan saat ini.

"Yang mana Bapak Presiden Jokowi kan kader PDI-P. Jadi dalam hal ini kami tentu masih berbeda," kata dia.

Menurut dia, tidak ada salahnya PDI-P dan Demokrat tetap berkomunikasi meski beda pilihan politik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Nasional
Soroti Politik Uang di Pilkada, Bawaslu: saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Soroti Politik Uang di Pilkada, Bawaslu: saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Nasional
Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

Nasional
Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com