Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Ada Pinangan dari Luar KPP, Demokrat: Kalau Mau, Kerja Sama di Putaran Kedua Pemilu

Kompas.com - 17/06/2023, 14:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, memberikan tanggapan mengenai adanya pihak di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ingin meminang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Menurut dia, kerja sama dengan kubu di luar KPP itu mungkin dilakukan jika ada putaran kedua dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami saat ini komitmennya bersama KPP dan mendukung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Kalau mau, kerja sama kita, kemungkinan kerja sama untuk putaran kedua. Nah, kalau ada putaran kedua, mari kita sama-sama," ungkap Andi dalam diskusi bertajuk "Cawapres Adalah Kunci" yang digelar secara daring pada Sabtu (17/6/2023).

Baca juga: AHY-Puan Bakal Bertemu, Demokrat: Kalau Kerja Sama Jangka Pendek Enggak Bisa, Ya Jangka Panjang...

Andi menyampaikan, putaran kedua pemilu berpotensi terjadi apabila melihat perkembangan kondisi bursa capres-cawapres saat ini.

Dia mengungkapkan, kubu lain yang disebut ingin bekerja sama dengan Demokrat, yakni Partai Golkar, Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Pak Prabowo ke Pacitan ketemu dengan Pak SBY. Lalu Pak Airlangga juga, kemudian Cak Imin (Muhaimin Iskandar). Ya kami terbuka," tutur Andi.

Sementara itu, terkait kemungkinan koalisi dengan PDI-P, Demokrat masih menunggu pertemuan antara AHY dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani bertemu dalam waktu dekat ini.

"Kalau PDI-P kan kami belum tahu. Kan belum ketemu juga ini Mas AHY dengan Mbak Puan ini," tutur Andi.

Baca juga: Demokrat Ungkap Hubungan dengan PDI-P Sempat Terjalin Baik Saat Taufik Kiemas Jadi Ketua MPR

Meski demikian, Andi menegaskan, pihaknya menyambut baik sikap PDI-P kepada Partai Demokrat yang disebutnya berbalik 180 derajat.

"Partai Demokrat sangat menyambut baik. Tapi kami belum tahu apa pesannya. Kan kemarin baru sekjen dua parpol bertemu mau menyusun jadwal ketemuan. Itu yang baru kami dengar," tutur Andi.

"Pesan apa yang akan disampaikan, kami belum tahu," tambah dia.

Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan rencana pertemuan antara AHY dan Puan Maharani bisa memecah kebuntuan komunikasi yang terjadi selama ini antara kedua parpol tersebut.

Ia mengungkapkan, kedekatan PDI-P dan Partai Demokrat terakhir kali terjadi di periode kedua pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2009-2014.

Baca juga: Puan Bakal Bertemu AHY, Demokrat: Ini Merupakan Ice Breaking

“Komunikasi ini bagus, kalau terjadi komunikasi ini merupakan ice breaking. Jadi yang tadinya masif sekali, solid tidak akan mungkin lagi ada komunikasi antara keduanya, tapi ternyata akan terjadi komunikasi yang bagus, ini kan bagus untuk bangsa,” ujar Syarief dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Jumat (16/6/2023).

Syarief tak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kedua parpol tersebut bisa berkoalisi.

“Siapa tahu lima tahun ke depan, 10 tahun ke depan, siapa tahu antara Partai Demokrat dan PDI-P akan semakin firm untuk sama-sama membangun bangsa,” imbuh dia.

Adapun Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya telah mengadakan pertemuan awal untuk membahas rencana pertemuan antara Puan dan AHY.

Keduanya menjalin komunikasi di kawasan Blok M, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com