Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas untuk Mitigasi Eskalasi Geopolitik Jelang Pemilu 2024 Dibentuk, Lemhannas: Di Bawah Presiden Langsung

Kompas.com - 14/06/2023, 14:54 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menyiapkan mitigasi apabila terjadi eskalasi geopolitik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Gubernur Lemhannas Andi Widjojanto mengatakan, permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2022.

Kemudian, dari situ, dibentuk Gugus Tugas dari unsur-unsur Lemhannas, KSP, dan Wantannas.

“Ketiga lembaga yang langsung di bawah presiden untuk menyiapkan mitigasi-mitigasi yang dibutuhkan kalau terjadi ada eskalasi geopolitik, dan bapak Wakil Gubernur (Lemhannas) itu yang menjadi ketua dari gugus tersebut,” kata Andi saat konferensi pers dalam Jakarta Geopolitical Forum 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Polri Ingatkan Jajaran untuk Netral Selama Pemilu 2024

Pada intinya, kata Andi, ketiga lembaga itu dalam kondisi stand by mengusulkan mitigasi untuk Pemilu 2024.

“Siap mengusulkan mitigasi kalau terjadi eskalasi dinamika geopolitik secara signifikan,” ujar Andi.

Andi menambahkan, Presiden Jokowi juga meminta Lemhannas untuk melakukan kajian geopolitik secara rutin.

“Di akhir Desember 2022, kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden kajian kami tentang risiko geopolitik 2023 sepanjang tahun. Lalu setiap akhir bulan, risiko itu kami update dan kami sampaikan ke presiden,” kata Andi.

Risiko kajian geopolitik itu diserahkan presiden, lalu dilakukan rapat koordinasi dengan 18 kementerian/lembaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com