Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Iklan Sampah Politisi

Kompas.com - 12/06/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Seperti di Instagram, Twitter dan Tiktok bisa lebih leluasa mengunggah iklan politik, tapi bila di Whatsapp grup, Line grup dan Telegram grup mesti lebih berhati-hati, tidak hanya asal kirim, apalagi bertubi-tubi, alih-alih orang suka, malah bisa antipati.

Keempat, segmentasi ini perlu dilakukan dalam iklim persaingan parpol. Harus ada hasil analisis yang lebih terukur untuk membedakan strategi bersaing satu partai politik dengan partai politik lainnya.

Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan identifikasi terhadap parpol beserta politisi yang akan didukung. Karena bila program yang ditawarkan seragam, pemilih sulit untuk membedakan.

Dengan adanya segmentasi politik, strategi peningkatan elektabilitas parpol dan politisi dapat digagas dengan lebih jitu. Termasuk juga dengan iklan politik yang dibuat, penetrasinya akan lebih efektif.

Sebab dengan segmentasi politik, iklan politik yang dilancarkan dapat disesuaikan dengan klasifikasi dan pengelompokan dalam masyarakat.

Terhadap setiap kelompok masyarakat memakai pendekatan yang berbeda dengan iklan politik yang berbeda pula. Misalnya di satu daerah atau di kawasan tertentu iklan lewat media massa efektif, tetapi di daerah lain itu menjadi tidak penting dilakukan. Antara lain karena akses dan sebaran media massa pada daerah itu tidak begitu masif.

Atau misalnya seorang politisi sudah merasa puas beriklan lewat media sosial, padahal di daerah pemilihannya akses internet belum merata, dan itu berarti tidak banyak yang bisa dijangkau oleh iklan politik yang dibuat itu.

Selain dapat mengefektifkan penggunaan iklan politik, dalam konteks yang jauh lebih strategis, segmentasi politik dapat ikut membantu partai dan politisi mengidentifikasi kepentingan dan tujuan politik masing-masing kelompok dalam masyarakat.

Sehingga dapat membantu partai dan politisi untuk dapat meningkatkan ketepatan dan program kerja serta isu politik di setiap kelompok masyarakat.

Hal itu tentu saja dapat membantu parpol dan politisi mengembangkan program komunikasi politik yang akan dilakukan mengingat setiap kelompok masyarakat memiliki cara pikir yang berbeda.

Karenanya komunikasi politik, dalam hal ini iklan politik, perlu disesuaikan atau dibuat menjadi relevan dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik setiap kelompok masyarakat.

Di sisi lain segmentasi politik juga dapat membantu analisis atas persaingan politik. Misalnya segmentasi bisa dilakukan melalui metode pengelompokan; pendukung, non pendukung dan massa mengambang atau swing voters.

Dengan melihat jumlah yang ada di setiap segmen dapat membantu parpol serta politisi dalam menghitung probabilitas menang atau kalah.

Dengan demikian, aritmatika politik bisa dihitung, sehingga program marketing politik seperti advertising dan distribusi pesan serta informasi politik, lewat iklan politik dapat ditata dengan tepat dan efisien. Menghadirkan impresi pemilih.

Tanpa adanya strategi, antara lain dengan melakukan pemetaan dan segmentasi, iklan politik hanya akan menjadi sampah politik, karena mungkin saja turut meningkatkan popularitas dari parpol dan politisi, tapi tidak dengan elektabilitas, atau bahkan salah sasaran.

Artinya, iklan politik mungkin menjadikan parpol atau seorang politisi dikenal, tapi belum tentu membuatnya dipilih oleh para pemilih. Atau merasa telah beriklan dan berkampanye, tapi pesannya tidak sampai pada pemilih yang mau dituju.

Iklan politik pada ujungnya hanya atau justru menjadi sampah politik para politisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com