Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Husen Mony
Dosen

Mengajar Komunikasi Politik & Jurnalistik/Penulis

Anies Baswedan, Hasil Survei, dan Problem Komunikator

Kompas.com - 12/06/2023, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

APA yang menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 cenderung turun dari waktu ke waktu, berdasarkan hasil survei yang ada?

Jawaban atas pertanyaan ini memunculkan banyak spekulasi yang terlihat diproduksi oleh berbagai kalangan, baik pengamat, analis, maupun elite politik partai.

Misalnya, ada pengamat yang mengatakan bahwa turunnya perolehan suara Anies disebabkan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan masih setengah hati dalam mendukung pencalonan Anies.

Analisis tersebut dialamatkan ke Partai Demokrat dengan argumentasi bahwa partai tersebut belum secara masif mempromosikan Anies melalui baliho-baliho di tempat umum.

Pandangan lain mengatakan bahwa Anies dan partai koalisinya terlambat melakukan branding position sebagai koalisi perubahan.

Menurut analisis ini, seharusnya Anies dan partai koalisinya langsung melakukan “serangan” terhadap pemerintah untuk menunjukan posisi sebagai kelompok perubahan sejak awal. Minimal sejak Anies mulai dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem atau saat koalisi Perubahan terbentuk.

Ada juga yang mengatakan bahwa turunnya elektabilitas Anies karena lambat menetapkan bakal calon wakil presiden, yang akan menjadi pasangannya.

Pandangan ini terutama datang dari elite Partai Demokrat. Partai ini mendesak Anies segera menyampaikan cawapres ke publik, tentu pendamping yang dimaksud adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – sehingga publik segera mendapatkan kepastian, dan dengan itu mesin koalisi bisa segera bekerja efektif.

Analisa lain yang menyebabkan turunnya suara Anies karena Partai Nasdem, sebagai partai yang pertama mengusung Anies, sedang terimpa banyak masalah.

Teranyar adalah penetapan sekjennya, Johnny G. Plate, sebagai tersangka kasus korupsi BTS selaku Menkoinfo. Situasi ini membuat konsentrasi partai tersebut harus terbagi: menyelamatkan citra partai dan mengampanyekan Anies.

Berbagai variable yang terurai dari kalangan pengamat, analis, dan elite politik di atas, sangat masuk akal, dilihat sebagai penyebab turunnya elektabilitas Anies dalam berbagai hasil survei.

Tentu saja, kemungkinan ada variable-variabel lain, baik eksternal maupun internal (Anies sertai partai koalisinya) yang juga kontributif atas hal itu.

Tulisan ini mencoba mengurai variable lain, yang dalam pandangan penulis sangat mungkin kontributif menggerus suara Anies, yaitu persoalan komunikasi dirinya.

Problem komunikator

Anies adalah komunikator ulung. Sudah pasti, banyak orang akan mengamini itu. Kepiawaianya dalam berkomunikasi sudah teruji, bahkan jauh sebelum dirinya memasuki gelanggang suksesi kepemimpinan lokal dan nasional.

Produksi kata dan diksinya mampu menghipnotis banyak anak muda untuk turun ke berbagai pelosok negeri dalam inisiasi gerakan pendidikan yang disebutnya "Gerakan Indonesia Mengajar".

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com