Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Ada Dua Hal yang Membuat PDI-P Buka Peluang Kerja Sama dengan Demokrat

Kompas.com - 11/06/2023, 13:11 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina, A Khoirul Umam menilai, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi rencana kerja sama antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Partai Demokrat untuk Pemilihan Umum (pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Khoirul Umam menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan bahwa partai berlogo banteng moncong putih itu bakal membuka dialog dengan Partai Demokrat.

Menurut Khoirul Umam, faktor pertama yang menjadi dasar kerja sama dua partai politik itu adalah meningkatnya elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga bakal menjadi calon presiden (capres) 2024.

"Menguatnya tren peningkatan elektabilitas Prabowo di atas Ganjar yang disinyalir didukung oleh sebagian sel-sel politik di lingkaran Istana Presiden, membuat PDI-P mencoba bergerak cepat untuk mengonsolidasikan berbagai kekuatan politik yang memungkinkan dijangkau, untuk mengantisipasi jika akhirnya terjadi persaingan sengit antara Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang," kata Khoirul Umam, kepada Kompas.com, Minggu (11/6/2023).

Baca juga: Jokowi dan SBY Dikabarkan Berada di GBK Pagi Ini, Demokrat: Sama-sama Sedang Olahraga

Diketahui, PDI-P bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

Sementara itu, Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies Baswedan menjadi bakal capres.

Khoirul melanjutkan, faktor kedua yang menyebabkan PDI-P merangkul Partai Demokrat lantaran menghangatnya situasi di internal Koalisi Perubahan. Hal itu karena Anies Baswedan belum juga mengumumkan bakal calon presiden (cawapres) yang akan mendampinginya pada Pemilu 2024.

Menurut Khoirul, PDI-P lebih leluasa menjalin komunikasi dengan Demokrat itu dibandingkan ke PKS yang ada di koalisi tersebut, apalagi Nasdem.

"Perbedaan ideologis yang akut antara PDIP dengan PKS, membuat Partai Demokrat dinilai PDI-P sebagai satu-satunya partai di Koalisi Perubahan yang bisa dijadikan sebagai celah untuk membuka komunikasi politik ke depan," papar Khoirul Umam.

Baca juga: Demokrat Sambut Baik Rencana Pertemuan Puan-AHY

Selain itu, lanjut dia, jika pemilu digelar dengan tiga calon dan dua putaran, maka PDI-P bisa berkomunikasi dengan Demokrat dengan mudah karena sudah memiliki pintu komunikasi untuk menggalang dukungan.

"Artinya, jika PDI-P membaca Anies tidak akan berlaga atau tidak masuk di putaran kedua Pilpres 2024, maka Partai Demokrat dinilai PDI-P paling memungkinkan untuk diajak berkoalisi, daripada mengajak PKS dan Partai Nasdem," jelas Khoirul Umam.

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto menilai, tidak ada yang salah jika Partainya membangun dialog dengan Partai Demokrat meski partai itu telah berada di Koalisi berbeda.

Terlebih, PDI-P memiliki semangat gotong royong yang salah satu wujudnya adalah upaya merangkul pihak lain dalam berpolitik.

Hasto menambahkan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan AHY.

“PDI Perjuangan itu merangkul, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat belum turun. Maka, enggak ada salahnya berdialog,” kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com