Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra Sebut Prabowo Usulkan Perdamaian Ukraina-Rusia karena Produksi Pupuk Dalam Negeri Mulai Menipis

Kompas.com - 10/06/2023, 08:52 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, usulan perdamaian yang disodorkan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dilatarbelakangi ketersediaan pupuk dalam negeri yang mulai menipis.

Prabowo, kata Muzani, menginisasi perdamaian konflik kedua negara tersebut karena Ukraina dan Rusia diketahui sebagai negara penghasil pupuk terbesar saat ini.

"Negara itu mengekspor pupuk ke negara-negara dunia. Gara-gara perang, bahan baku pupuk itu tidak bisa diproduksi dan semua negara kekurangan bahan baku pupuk. Akibatnya produksi pupuk di Indonesia turun, produksi subsidi pupupk turun, petani sulit, bahan pangan kita jadi mahal," kata Muzani dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/6/2023).

Baca juga: Soal Proposal Perdamaian Prabowo, Wamenhan: Intinya Kita Ingin Konflik Rusia-Ukraina Selesai, Itu Saja

Muzani juga menyebut perang Ukraina-Rusia mengakibatkan kesejahteraan petani di Indonesia menurun.

Gagal panen karena kelangkaan pupuk mulai terasa, sehingga Menhan Prabowo menginisiasi langkah agar peperangan bisa dihentikan.

"Di forum itu Pak Prabowo berpikir bukan hanya tentang perdamaian dunia bisa terjaga. Tapi juga tentang kepastian dan ketersediaan bahan pangan di Indonesia bisa terpenuhi," ucap Muzani.

Baca juga: Gerindra Bela Prabowo Usai Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Ditolak

"Bahwa perang Rusia dan Ukraina juga menyebabkan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia melambung tinggi. Sehingga perdamaian antara Ukraina dan Rusia harus segera tercipta," tutup Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengusulkan perdamaian dan dilakukannya gencatan senjata untuk mengkhiri perang Ukraina-Rusia.

Usul itu disampaikan Menhan Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Baca juga: Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Prabowo mengatakan, perang Ukraina-Rusia yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini berdampak terhadap kehidupan di seluruh dunia.

Padahal, dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya Covid-19.

Ia pun mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari Pertemuan Shangri-La Dialogue untuk mencegah semakin memburuknya keadaan, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia serta makin banyaknya korban jiwa.

"Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” ujar Prabowo dikutip dari siaran pers, Sabtu.

Upaya kedua, kata Prabowo, meminta Rusia dan Ukraina mundur 15 kilometer dari titik gencatan senjata yang sekarang.

Lalu, Prabowo meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan perdamaian.

“Dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini. Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ucap Prabowo.

Ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara.

"Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com