Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/06/2023, 20:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin enggan berkomentar mengenai pro dan kontra yang timbul atas proposal mediasi Ukraina dan Rusia yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ma'ruf menyerahkan tanggapan mengenai isu ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya kira untuk menanggapi itu sebaiknya Presiden sendiri, bapak Presiden, saya serahkan kepada beliau itu seperti apa," kata Ma'ruf di Bintan, Kamis (8/6/2023), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Blunder Prabowo Usulkan Proposal Damai Ukraina-Rusia, Dinilai Gagasan Aneh dan Buruk

Ma'ruf menuturkan, Jokowi lebih tepat berkomentar karena sudah pernah berkunjung ke Ukraina dan Rusia.

Lagipula, lanjut dia, Jokowi juga sudah menyatakan bakal memanggil Prabowo dan akan meminta penjelasan mengenai proposal yang diajukan itu.

"Jadi nanti biar Presiden yang mendengar dari Pak Prabowo kemudian Presiden akan memberikan keterangannya," kata Ma'ruf.

Baca juga: Gerindra Bela Prabowo Usai Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Ditolak

Proposal mediasi Ukraina dan Rusia ini disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Beberapa di antaranya, pertama, gencatan senjata antara kedua kubu. Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Baca juga: Jokowi Bertemu Prabowo di Malaysia, Bahas Soal Proposal Ukraina-Rusia?

Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

Belakangan, Kiev menolak proposal Prabowo. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami (dengan) rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.

Baca juga: Ukraina Tolak Proposal Perdamaian, Wamenhan: Diterima atau Tidak Itu Biasa

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk RI, Lyudmila Vorobieva, menyebutkan bahwa Rusia mengapresiasi proposal mediasi yang disampaikan Prabowo.

"Kami sangat mengapresiasi upaya pihak Indonesia yang ditujukan untuk mengatasi krisis di Ukraina," kata Vorobieva kepada Kompas.com, Selasa (6/6/2023).

Namun demikian, menurut dia, Kiev dan pihak "Barat" enggan mempertimbangkan "solusi perdamaian" apa pun dari konflik bersenjata ini.

"Hal ini sekali lagi terkonfirmasi dari penolakan mentah-mentah atas inisiatif dari Indonesia," ujar Vorobieva.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baja Amin, Tim Pemenangan Anies-Cak Imin yang Masih Belum Matang

Baja Amin, Tim Pemenangan Anies-Cak Imin yang Masih Belum Matang

Nasional
Jokowi Minta Setiap Bulan Ada 'Ground Breaking' Pembangunan di IKN

Jokowi Minta Setiap Bulan Ada "Ground Breaking" Pembangunan di IKN

Nasional
Jokowi: IKN Tak Hanya Dibangun Pemerintah, tapi Dunia Usaha Sudah Masuk

Jokowi: IKN Tak Hanya Dibangun Pemerintah, tapi Dunia Usaha Sudah Masuk

Nasional
Saat Mantan Kepala BAIS Jelaskan soal Data Intelijen 'Daleman' Parpol yang Dipegang Jokowi...

Saat Mantan Kepala BAIS Jelaskan soal Data Intelijen "Daleman" Parpol yang Dipegang Jokowi...

Nasional
Anggota DPR Minta Kemenkominfo Atur Kampanye di Medsos untuk Cegah Hoaks Jelang Pemilu

Anggota DPR Minta Kemenkominfo Atur Kampanye di Medsos untuk Cegah Hoaks Jelang Pemilu

Nasional
Hari Ketiga di IKN, Jokowi Akan Tinjau Pembangunan Jalan dan 'Ground Breaking' Hotel

Hari Ketiga di IKN, Jokowi Akan Tinjau Pembangunan Jalan dan "Ground Breaking" Hotel

Nasional
'Jangan-jangan Jokowi Mau Tebar Ancaman ke Partai Politik yang Tidak Sejalan...'

"Jangan-jangan Jokowi Mau Tebar Ancaman ke Partai Politik yang Tidak Sejalan..."

Nasional
Menerka Langkah Politik Kaesang: Diakui DPD PSI Solo, Direstui Jokowi, dan Tak Ditahan PDI-P

Menerka Langkah Politik Kaesang: Diakui DPD PSI Solo, Direstui Jokowi, dan Tak Ditahan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Sampaikan Terima Kasih untuk Warga dan Pekerja di IKN...

Saat Jokowi Sampaikan Terima Kasih untuk Warga dan Pekerja di IKN...

Nasional
Komisi I DPR Yakin Jokowi Tak Punya Niat Jahat meski Pegang Data Intelijen soal 'Daleman' Parpol

Komisi I DPR Yakin Jokowi Tak Punya Niat Jahat meski Pegang Data Intelijen soal "Daleman" Parpol

Nasional
Profil 9 Anggota Tim Pemenangan Anies-Cak Imin

Profil 9 Anggota Tim Pemenangan Anies-Cak Imin

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Kepala BKPM hingga Kapolri Bahas Masalah Pulau Rempang

Komnas HAM Akan Panggil Kepala BKPM hingga Kapolri Bahas Masalah Pulau Rempang

Nasional
Temuan Komnas HAM: Polisi Sebut Gas Air Mata sampai ke SD 24 dan SMP 22 Galang karena Angin

Temuan Komnas HAM: Polisi Sebut Gas Air Mata sampai ke SD 24 dan SMP 22 Galang karena Angin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wakil Ketua KPK Siap Mundur| Klarifikasi Prabowo soal Isu Tampar Wamen

[POPULER NASIONAL] Wakil Ketua KPK Siap Mundur| Klarifikasi Prabowo soal Isu Tampar Wamen

Nasional
Perbedaan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa

Perbedaan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com