Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Kompas.com - 09/06/2023, 22:17 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku tak ada ketegangan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Ia mengklaim, tak ada upaya saling mengunci antar ketiga partai politik (parpol) di koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) tersebut.

Aboe menuturkan, Demokrat tak memaksa KPP untuk memilih ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

“Enggak ada yang paksa memaksa. Mana ada dalam koalisi maksa memaksa, yang ada mengusulkan,” ucap Aboe di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Nasdem dan Demokrat Memanas, Saling Balas soal Kapan Cawapres Anies Diumumkan

Senada dengan Anies dan Tim Delapan KPP, ia menyampaikan nama bacawapres itu sudah ada.

Namun, prosesnya tinggal menentukan momentum deklarasi. Tapi PKS ingin proses tersebut juga disampaikan sesegera mungkin.

“Bukan mendesak, kita berharap ada sebuah keputusan bersama. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus,” tutur dia.

“Tetapi cepatnya itu sesuai dengan situasi politik kita,” sambung Aboe.

Baca juga: Demokrat Berpeluang Merapat ke Koalisi Gerindra jika AHY Tak Dipilih Anies Jadi Cawapres

Terakhir, Aboe menyatakan PKS tak memiliki resistensi jika AHY yang dipilih menjadi pendamping Anies.

Sikap PKS, lanjut dia, tegak lurus dengan keputusan presidennya, Ahmad Syaikhu.

“Kita mah sama yang diputuskan presiden, setuju semua,” imbuh dia.

Sebelumnya, ketegangan di internal KPP nampak dari saling berbalasnya argumen antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

AHY meminta agar KPP segera mengumumkan bacawapres dengan alasan waktu Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi.

Padahal, masing-masing parpol harus segera menggerakkan para kadernya untuk meraih kemenangan.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Demokrat berhenti mendesak Anies dan KPP.

Ia berharap Demokrat mengikuti piagam kerja sama KPP yang telah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawapresnya.

Ali menuding desakan Demokrat dilakukan karena ingin memaksa AHY menjadi pendamping Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com