Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Ia mengklaim, tak ada upaya saling mengunci antar ketiga partai politik (parpol) di koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) tersebut.

Aboe menuturkan, Demokrat tak memaksa KPP untuk memilih ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

“Enggak ada yang paksa memaksa. Mana ada dalam koalisi maksa memaksa, yang ada mengusulkan,” ucap Aboe di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Senada dengan Anies dan Tim Delapan KPP, ia menyampaikan nama bacawapres itu sudah ada.

Namun, prosesnya tinggal menentukan momentum deklarasi. Tapi PKS ingin proses tersebut juga disampaikan sesegera mungkin.

“Bukan mendesak, kita berharap ada sebuah keputusan bersama. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus,” tutur dia.

“Tetapi cepatnya itu sesuai dengan situasi politik kita,” sambung Aboe.

Terakhir, Aboe menyatakan PKS tak memiliki resistensi jika AHY yang dipilih menjadi pendamping Anies.

Sikap PKS, lanjut dia, tegak lurus dengan keputusan presidennya, Ahmad Syaikhu.

“Kita mah sama yang diputuskan presiden, setuju semua,” imbuh dia.

Sebelumnya, ketegangan di internal KPP nampak dari saling berbalasnya argumen antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

AHY meminta agar KPP segera mengumumkan bacawapres dengan alasan waktu Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Demokrat berhenti mendesak Anies dan KPP.

Ia berharap Demokrat mengikuti piagam kerja sama KPP yang telah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawapresnya.

Ali menuding desakan Demokrat dilakukan karena ingin memaksa AHY menjadi pendamping Anies.