Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ungkap Peran Puan dalam Masuknya AHY Jadi Kandidat Cawapres Ganjar

Kompas.com - 08/06/2023, 14:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa munculnya nama Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam radar bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo diawali dari komunikasi Ketua DPP PDI-P bidang politik, Puan Maharani.

Puan yang juga Ketua DPR RI disebut menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi Partai Demokrat.

"Di DPR, ini semua dilatih untuk menjalin suatu komunikasi. Apalagi Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI sehingga berkomunikasi, berkoordinasi dengan seluruh fraksi itu merupakan keseharian kepemimpinan yang dilakukan oleh Mbak Puan," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

"Dari situlah nama itu (AHY) muncul," ujarnya lagi.

Baca juga: Puan Sebut Nama AHY Masuk dalam 10 Kandidat Bakal Cawapres Ganjar

Hal ini disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media mengenai asal usul munculnya nama AHY dalam radar cawapres Ganjar.

Pertanyaan ini muncul lantaran diketahui bahwa PDI-P sejak awal tegas tak ingin bekerja sama politik dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Hasto, politik dinamis dan yang dibutuhkan adalah mencari terobosan.

"Inilah hakikat yang sebenarnya. Terlebih bagi bangsa yang punya spirit gotong royong," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto ditanya apakah PDI-P mencari sosok pendamping Ganjar dari berlatarbelakang militer.

Ia lantas menepis bahwa PDI-P memiliki pakem untuk mencari sosok cawapres yang diharuskan dari latar belakang tertentu.

Baca juga: Ditaksir PDI-P Jadi Cawapres Ganjar, AHY Siratkan Tolak karena Alasan Etika

Akan tetapi, Hasto memastikan bahwa PDI-P mencari sosok yang betul memiliki rekam jejak yang jelas.

"Memiliki kinerja karakter yang baik dan itulah yang ada di dalam diri Pak Ganjar," kata Hasto.

"Sehingga, terkait dengan cawapres tentu saja kesatupaduan dwi tunggal, di mana Bung Karno dan Bung Hatta, kesatupaduan di dalam mendorong percepatan kemajuan Indonesia Raya kita," ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Puan Maharani menyebutkan 10 nama yang masuk dalam radar bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Dari 10 nama itu, ada nama AHY turut masuk dalam radar PDI-P.

Baca juga: Puan Masuk Bursa Cawapres Anies, PDI-P Beri Sinyal Penolakan

Hal itu diungkapkan Puan Maharani dalam konferensi pers usai agenda kedua dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

"Pencawapresan nama kan banyak, ada 10 (nama). Kalau boleh saya sebutkan yang ada di media, ada Pak Mahfud sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, Pak AHY, sopo (siapa) lagi mas? Pak Airlangga, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan," kata Puan.

Puan Maharani mengungkapkan 10 nama itu di samping Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam konferensi pers.

Menurut Puan, 10 nama itu memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karenanya, PDI-P bakal mempertimbangkan kelebihan yang dimiliki sejumlah kandidat itu.

Baca juga: Puan Sebut Nama AHY Masuk dalam 10 Kandidat Bakal Cawapres Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com