Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu (PPHAM) sedang mengkaji perubahan struktural bidang hukum TNI-Polri.

Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana pemantau penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat, mengatakan bahwa rencana perubahan struktural itu merupakan salah satu upaya mencegah pelanggaran HAM berat terjadi lagi.

“Saya sudah melapor kepada Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) dan Kapolri (Jenderal Listyo Sigit). Hasil diskusi yang dilaksanakan oleh tim PKP (pemulihan korban pelanggaran) HAM merekomendasikan perubahan organisasi struktural bidang hukum di TNI dan Polri,” kata Teguh dalam keterangan Kemenko Polhukam, Kamis (1/6/2023).

Baca juga: Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Sebagai contoh, Teguh mengatakan, Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI akan menjadi Babinkum HAM TNI atau Divisi Hukum (Divkum) Polri menjadi Divkum HAM Polri.

“Dan ini masih akan dikaji,” ujar Teguh.

Tugas terdekat, pemerintah akan memulai penanganan kasus pelanggaran HAM berat jalur non-yudisial pada akhir Juni 2023.

“Kami sudah rapat beberapa kali dengan kementerian dan lembaga untuk rencana kick-off pada akhir Juni di Aceh, dan kami juga sudah meninjau ke Aceh untuk memverifikasi data-data korban secara langsung,” kata Teguh.

Baca juga: Jokowi Didesak Minta Maaf kepada Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Saat ini, Teguh mengungkapkan, tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu (PPHAM) sedang memverifikasi data-data korban yang lain.

“Data-data ini kami perlukan karena bersamaan nanti kick-off di Aceh, di tempat lain juga akan dilaksanakan kick-off secara virtual,” ujar Teguh.

Teguh mengatakan, penyelesaian atau penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu itu berupa pemulihan hak-hak korban seperti pemberian beasiswa, jaminan kesehatan, rehabilitasi rumah, pelatihan-pelatihan keterampilan dan sebagainya.

“Disesuaikan dengan permintaan para korban,” kata Teguh.

Untuk diketahui, tim PPHAM dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan memiliki tiga tugas yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan PPHAM.

"Melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sarnpai dengan tahun 2020," demikian bunyi Pasal 3 Keppres 17/2022 yang mengatur tugas tim PPHAM.

Baca juga: Pada Juni 2023, Jokowi Akan Kick-Off Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Aceh

Berdasarkan pasal tersebut, tim PPHAM juga bertugas merekomendasikan pemulihan bagi korban dan keluarganya serta merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi pada masa yang akan datang.

Dalam Pasal 4 Keppres 17/2022 disebutkan bahwa rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya dapat berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan/atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya.

Tercatat sedikitnya ada 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang ditangani Komnas HAM. Satu kasus di antaranya telah divonis, yakni Kasus Paniai 2014.

Kasus-kasus lainnya adalah peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998.

Kemudian, peristiwa Wasior Wamena, peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi 1998, peristiwa Simpang KAA 1999, peristiwa Jambu Keupok 2003, dan peristiwa Rumah Geudong 1989-1998.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf Atas Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu