[POPULER NASIONAL] PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar | Pengakuan Tersangka Korupsi BTS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan PDI Perjuangan yang tengah menyiapkan 10 nama bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo menjadi artikel populer di Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

Selanjutnya, pengakuan tersangka korupsi penyediaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Irwan Hermawan.

Lalu, penjelasan pihak Istana terkait pengakuan Presiden Joko Widodo terkait cawe-cawe di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar Pranowo, PPP Usul 2 Nama

PDI-P saat ini telah menyiapkan 10 nama bakal cawapres pendamping Ganjar.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani saat konferensi pers pertemuan bersama DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

"Untuk PDI-P nama cawapresinya itu banyak, 10 nama ada," ujar Puan.

Namun, Puan tidak menjabarkan siapa saja 10 nama tersebut karena masih dalam proses penjajakan.

Adapun proses penjajakan ini akan menjaring siapa saja yang bisa menambah elektoral dan bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Kan waktu masih panjang, jadi kita akan diskusi kembali untuk bisa sama-sama bicarakan oleh Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) bersama dengan Ketum PPP (Mardiono)," kata dia.

Baca selengkapnya: PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar Pranowo, PPP Usul 2 Nama

2. Tersangka Korupsi BTS Kominfo: Ada Tekanan Luar Biasa di Luar Kementerian untuk Penuhi "Permintaan"

Tersangka dugaan korupsi BTS, Irwan Hermawan (IH), mengungkap ada pihak dari luar kementerian yang "memaksa" proyek itu dijalankan dengan melanggar hukum.

Hal itu membuat pejabat Kemenkominfo terpaksa "menuruti" kemauan itu dan mulai menghubungi Irwan dan seorang tersangka lain, Windy Purnama (WP) untuk meminta "bantuan".

"Ya itu ketika proses sudah berjalan, sudah kontrak, berjalan, sepertinya, yang kami rasa ya, kami baca ada tekanan luar biasa dari pihak kementerian, institusi-institusi lain, dari pihak-pihak lain," ucap kuasa hukum Irwan, Handika Honggowongso saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/5/2023).

"Sehingga terpaksa lah pejabat kementerian itu mengambil kebijakan yang terpaksa harus memenuhi permintaan itu. Nah dalam rangka itu lah dia minta tolong supaya Pak IH dan Pak Windy ini bantu," sambung dia.