Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemenpan-RB dan GDS Inggris Bahas Skema Integrasi Layanan Digital Pemerintah

Kompas.com - 26/05/2023, 15:14 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bertemu dengan Government Digital Service (GDS) Inggris untuk membahas penguatan layanan digital dalam pelayanan publik yang terintegrasi.

Pertemuan antara Kemenpan-RB dan GDS Inggris tersebut difasilitasi oleh Tony Blair Institute.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pertemuan kedua pihak menjadi kesempatan berharga untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan guna mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.

“(Pertemuan ini berharga), apalagi Inggris merupakan salah satu pionir penerapan enterprise architecture layanan digital terintegrasi. Inggris juga termasuk negara terbaik dalam e-Government Development Index (EGDI) di seluruh dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/5/2023).

Baca juga: Ketua Komisi B: Heru Budi Tak Punya Skala Prioritas Atasi Kemacetan

Anas menjelaskan, Indonesia memberikan prioritas tinggi dalam penerapan SPBE sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, integrasi, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Pemberian prioritas tersebut, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai informasi, GDS merupakan penyedia platform, produk, dan layanan yang membantu pemerintah Inggris untuk menjadi lebih terhubung, tepercaya, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna (citizen centric).

GDS menjadi salah satu tim layanan digital nasional terpusat pertama yang didirikan di dunia. Layanan ini telah menginspirasi banyak negara untuk melakukan hal yang sama.

GDS diklaim memiliki banyak manfaat, salah satunya mampu melakukan koordinasi (orkestrasi) dengan berbagai instansi pemerintah di Inggris dalam pembentukan layanan digital terpadu.

Baca juga: Tips Hadapi Gangguan Layanan Digital, BRI: Tenang dan Tidak Panik...

Perkuat integrasi layanan digital

Dalam kesempatan tersebut, Anas mengatakan, Kemenpan-RB sebagai salah satu koordinator penerapan SPBE di Indonesia saat ini sedang terus memperkuat integrasi layanan digital bagi masyarakat.

“Pemerintah Indonesia sedang menginisiasi skema kerja layanan digital terpadu dan tidak lagi terpisah-pisah, apalagi sampai berpotensi menimbulkan kerumitan bagi pengguna,” ujarnya.

Anas berharap, diskusi Kemenpan-RB dengan GDS bisa membuahkan pelajaran terbaik yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Ia juga ingin agar Indonesia siap menghadapi tantangan transformasi digital pemerintahan.

Dia yakin bahwa kolaborasi antarnegara dalam bidang digital government akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak.

Baca juga: Kolaborasi Tous les Jours dan Disney, Bikin Roti Bertema Mickey Mouse

Adapun dalam kesempatan itu, Anas turut menemui tim Central Digital and Data Office (CDDO) alias Kantor Pusat Digital dan Data Inggris yang merupakan pusat strategis untuk transformasi digital.

CDDO menjadi semacam Project Management Office (PMO) Nasional pada Pemerintahan Inggris. Tim ini berfokus pada strategi, standar, dan mekanisme untuk mewujudkan transformasi skala besar yang dapat menghilangkan duplikasi aplikasi dan membentuk layanan digital terintegrasi.

“Upaya transformasi layanan digital di Indonesia kini juga terus dilakukan, sesuai arahan Presiden Jokowi,” imbuh Anas.

Fokus terpenting, lanjut dia, adalah bagaimana mengintegrasikan layanan. Utamanya, layanan yang terangkum dalam Arsitektur SPBE yang telah ditandatangani dan diperintahkan Presiden Jokowi.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com