Kemenpan-RB dan GDS Inggris Bahas Skema Integrasi Layanan Digital Pemerintah

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bertemu dengan Government Digital Service (GDS) Inggris untuk membahas penguatan layanan digital dalam pelayanan publik yang terintegrasi.

Pertemuan antara Kemenpan-RB dan GDS Inggris tersebut difasilitasi oleh Tony Blair Institute.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pertemuan kedua pihak menjadi kesempatan berharga untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan guna mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.

“(Pertemuan ini berharga), apalagi Inggris merupakan salah satu pionir penerapan enterprise architecture layanan digital terintegrasi. Inggris juga termasuk negara terbaik dalam e-Government Development Index (EGDI) di seluruh dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/5/2023).

Anas menjelaskan, Indonesia memberikan prioritas tinggi dalam penerapan SPBE sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, integrasi, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Pemberian prioritas tersebut, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai informasi, GDS merupakan penyedia platform, produk, dan layanan yang membantu pemerintah Inggris untuk menjadi lebih terhubung, tepercaya, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna (citizen centric).

GDS menjadi salah satu tim layanan digital nasional terpusat pertama yang didirikan di dunia. Layanan ini telah menginspirasi banyak negara untuk melakukan hal yang sama.

GDS diklaim memiliki banyak manfaat, salah satunya mampu melakukan koordinasi (orkestrasi) dengan berbagai instansi pemerintah di Inggris dalam pembentukan layanan digital terpadu.

Perkuat integrasi layanan digital

Dalam kesempatan tersebut, Anas mengatakan, Kemenpan-RB sebagai salah satu koordinator penerapan SPBE di Indonesia saat ini sedang terus memperkuat integrasi layanan digital bagi masyarakat.

“Pemerintah Indonesia sedang menginisiasi skema kerja layanan digital terpadu dan tidak lagi terpisah-pisah, apalagi sampai berpotensi menimbulkan kerumitan bagi pengguna,” ujarnya.

Anas berharap, diskusi Kemenpan-RB dengan GDS bisa membuahkan pelajaran terbaik yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Ia juga ingin agar Indonesia siap menghadapi tantangan transformasi digital pemerintahan.

Dia yakin bahwa kolaborasi antarnegara dalam bidang digital government akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak.

Adapun dalam kesempatan itu, Anas turut menemui tim Central Digital and Data Office (CDDO) alias Kantor Pusat Digital dan Data Inggris yang merupakan pusat strategis untuk transformasi digital.

CDDO menjadi semacam Project Management Office (PMO) Nasional pada Pemerintahan Inggris. Tim ini berfokus pada strategi, standar, dan mekanisme untuk mewujudkan transformasi skala besar yang dapat menghilangkan duplikasi aplikasi dan membentuk layanan digital terintegrasi.

“Upaya transformasi layanan digital di Indonesia kini juga terus dilakukan, sesuai arahan Presiden Jokowi,” imbuh Anas.

Fokus terpenting, lanjut dia, adalah bagaimana mengintegrasikan layanan. Utamanya, layanan yang terangkum dalam Arsitektur SPBE yang telah ditandatangani dan diperintahkan Presiden Jokowi.