Kehilangan Separuh Pekerja Wisata, Pengelola Borobudur Mengadu ke KSP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Agustin Peranginangin mengungkapkan beberapa kendala terkait pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur.

Antara lain, banyaknya pekerja pariwisata yang beralih profesi sejak masa pandemi Covid-19.

“Lima puluh persen pekerja pariwisata telah beralih profesi akibat pandemi,” ujar Agustin saat melakukan rapat bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) soal pengembangan DPSP Borobudur, di Yogyakarta, Rabu (24/5/2023) sebagaimana dilansir siaran pers KSP pada Kamis (25/5/2023).

Selain itu, kata dia, pengembangan DPSP Borobudur juga terkendala pembangunan infrastruktur di lahan otorita.

Seperti rencana pelebaran ruas jalan Pasar Plono-Kebun Teh Nglinggo, di mana masih terjadi negosiasi yang alot dengan sebagian masyarakat dalam pembebasan lahan.

Baca juga: Perjalanan 32 Biksu dari Thailand ke Borobudur Menyingkap Wajah Toleransi Indonesia

"Kami berharap pembebasan lahan dapat didukung dan dipercepat, karena ruas jalan ini tidak hanya bermanfaat bagi sektor pariwisata, tetapi juga berdampak positif untuk mendukung aktivitas masyarakat sekitar,” tegas Agustin.

Menanggapi hal itu, Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta menekankan pentingnya komitmen seluruh stakeholder untuk melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan DPSP Borobudur.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, pembangunan sektor pariwisata difokuskan pada lima DPSP, salah satunya Borobudur,” kata Febry.

Febry menyampaikan, pemerintah telah bergotong royong dalam mengembangkan DPSP Borobudur.

Baca juga: BERITA FOTO: Ritual Biksu Jalan Kaki dari Thailand ke Candi Borobudur untuk Ikuti Jejak Buddha

Untuk mendukung aksesibilitas, terang dia, sudah ada beberapa bandara yang terkoneksi dengan transportasi kereta api, seperti Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Adi Soemarmo.

Selain itu, DPSP Borobudur juga akan terhubung dengan Jalan Tol Trans Jawa yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian dan industri kreatif lokal.

Sementara terkait akomodasi dan fasilitas, sambung Febry, Kementerian PUPR telah membangun berbagai sarana dan prasarana dasar maupun penunjang, termasuk renovasi 362 hunian pariwisata yang tersebar di 20 desa.

“Realisasi investasi di bidang restoran dan perhotelan pada periode 2018-2022 juga sangat tinggi. Begitu pun dengan penanaman modal asing dan dalam negeri,” tambah Febry.

Sebagaimana diketahui, percepatan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata nasional difokuskan pada lima DPSP, yakni DPSP Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo Flores, dan Likupang.

Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh masing-masih daerah super prioritas.